Ada 2 TSK lagi Yang Bakal Terjerat Korupsi Pemecah Ombak Likupang. LMI Minta KEJATI TANGKAP OTAKNYA.



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – MANADO – Terkait dugaan korupsi pada proyek pemecah ombak dilikupang timur kabupaten Munahasa Utara memang menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya baru 3 tersangka yang di tahan yakni RM dan kedua ASN yang berperan sebagai PPK dan KPA.

Pada proyek ini diduga kuat ada campur tangan atau keterlibatan oknum petinggi sebab tidak mungkin proyek yang anggaranya sebesar 15 milyar langsung di tunjuk kepada salah satu perusahaan sebagai konyraktor pelaksanannya tanpa adanya komunikasi awal atau komitmen.

Allan berty Lumempow selaku pembina Garda Tipikor Indonesia meminya kepada kejati sulut untuk mengungkap secara keseluruhan siapa saja oknum yang terlibat dalam skandal korupsi pemecah ombak likupang tersebut.

Hal senada juga di sampaikan oleh Tonaas wangko Laskar Manguni Indonesia Hanny Pantow. Bahwa Lingkaran setan pada kasus korupsi proyek pemecah ombak di likupang timur kabupaten minahasa utara ini harus di tuntaskan setuntas tuntasnya. Kami menduga ada otak yang merencanahkan dan bahkan mengarahkan proyek ini sehingga tidak di lakukan tender. Ini kan sudah keterlaluan. Apakah mereka orang yang tidak paham hukum? Kan tidak mereka justru orang orang yang sangat mengerti akan aturan hukum yang berlaku. Namun kenapa hal ini terjadi, tentu ada maksud lain yang kemungkinan besar arahmya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau dalam bahasa atau kaidah hukumnya yaitu ingin memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Tegas pantow.

 

Dikatakanya lagi bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan masyarakat untuk itu sekali lagi kami meminta kepada pihak kejaksaan tinggi sulut untuk mengendos kasus korupsi ini secara profesional dan proporsional sehingga sipapaun dia yang masuk dalam pusaran korupsi pene ah ombak likupang ini harus di hukum. Ini uang rakyat yang di curi oleh mereka. Kami sangat percaya pihak kejaksaan akan mampu mengungkap aktor aktor penting yang berperan pada proyek pemecah ombak likupang timur kabupaten minahasa utara yang mengakibatkan negara di rugikan sebesar 8.8 milyar itu.

” LMI sangat siap untuk memberi dukungan penyelesaian kasus korupsi ini dan LMI akan mengawal proses penyidikan, penuntutan hingga ke persidangan kasus korupsi ini. ” saya juga menghimbau kepada bapak bapak penyidik yang menangani kasus ini agar berhati hati sebab desas desus di luar semakin kuat bahwa mereka akan mencari cara untuk melemahkan proses penyidikan dengan cara melakukan penggalangan kepada oknum oknum penyidik guna menyeting kasus ini agar tidak sampai ke atas cukup 3 tersangka itu saja. Ini informasi yang kami dapatkan benar dan tidaknya kita sama sama saling mengawasi. LMI selaku ormas terbesar di indonesia akan selalu siap dalam hal melakukan pengawasan terhadap unsur pemerintah dan lembaga lembaga hukum sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab ormas. Ujar Tonaas HP.

Menariknya lagi sesuai informasi yang kami dapatkan ada dua nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pemecah ombak di lukuoang timur ini, sumber yang menyampaikan ini enggan memberka keterangan secara detail, tunggu saja kami sedang melakukan koordinasi tingkat atas jika sudah fix pasti akan kami beberkan ke rekan rekan semua. Ungkap sumber.

Untuk diketahui sebelumnya kejaksaan tinggi sulut telah menetapkan kontraktor pelaksana sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara no. PRINT-1070/R.1/Fd.1/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017. Dan juga menetapkan dua ASN masing masing berinisial RS dan SHS yang menjabat sebagai PPK dan KPA.

Sebelumnya pihak kejati sulut terkonfirmasi menyampaikan bahwa ada 4/5 TSK yg akan di tetapkan, setelah hasil audit BPKP Sulut menyelesaikan estimasi kerugian negara. 13/9/2017 ujar Pidsus Kejati di ruangan kantor pak YM

Dalam perkara yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8,8 Milyar tersebut, para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek pemecah ombak dan penimbunan pantai di desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara, dengan nilai proyek 15 Milyar.

terhadap tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Egen/Popal.