AMM Minta KPK Tangkap, Adili & Penjarakan Jance Sajow



Bagikan Berita ini!

Jakarta, LIDIK – Aliansi Masyarakat Minahasa (AMM) Anti Korupsi melakukan aksi demo di depan Gedung KPK, Jalan Ransuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan mulai sekitar pukul 14.00 Wib atau jam 3 sore tadi waktu Indonesia Tengah.

Aksi demo ke gedung kpk itu dipimpin trio orator, Sonny Rundengan, Ronly Ch dan Noldy Sompotan, mereka mendesak lembaga anti rasuah menangkap, mengadili dan memenjarakan Jance Sajow  Bupati Minahasa ini.

Dalam orasinya mereka mengatakan bahwa JWS diduga telah menilep anggaran negara yang diberikan untuk kepentingan rakyat. “Kami di Minahasa telah banyak terjadi penyelewengan (anggaran negara), penyelewengan anggaran yang sangat merugikan masyarakat,” terang Rundengan

Spanduk spanduk menyerukan tangkap bupati minahasa JWS ditebarkan di sekitar komolex gedung KPK oleh massa peserta demo, yang juga mengusung slogan Save Minahasa ini. Di antara spanduk itu, antara lain; “Adili dan tangkap Bupati Minahasa Jantje W Sajow, KPK jangan Lambat” dan Dugaan Korupsi 300 M, jangan hanya diam KPK”.

Aksi demo berlangsung hampir sekitar 1 jam, dan berjalan dengan tertib, tanpa ada riak-riak apapun sehingga perwakilan demo diberikan kesempatan untuk memasukkan data pendukung laporan secara resmi melalui Humas KPK untuk di analisa.

terpantau oleh awak media kami Sebuah buku yang berisikan dugaan penyimpangan anggaran pun diserahkan oleh perwakilan pendemo. Selain trio orator, juga Recky Sinadia.

Setidaknya, dalam pengantar laporan tersebut, ada enam poin utama yang diduga menjadi sumber dana megakurupsi di Minahasa selang 4 tahun kepemimpinan Bupati JWS, termasuk ketika menjabat Kadis Pendidikan pada tahun 2007 lalu.

Ke enam poin itu, adalah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Minahasa 2007 yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12 miliar. Ke dua, dana tunjangan sertifikasi guru 2014 dengan dugaan kerugian negara Rp24 miliar.

Ketiga, sinyalemen markup dana pengadaan lampu jalan solar cell tahun 2015/2016 dianggarkan melalui Dana Desa (Dandes) dengan kerugian negara sekitar Rp7 miliar, Markup membuatan monografi dan gapura desa  yang merugikan negara  berkisr Rp5,2 miliar.

Ke lima, mark up pembangunan Benteng Moraya di Tondano yang diperkirakan terjadi kerugian negara sekitar Rp20 miliar, dan terakhir adalah pekerjaan pembangunan di sejumlah instansi dinas selang 2013-2016, yang dianggarkan namun tidak dikerjakan atau fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.

“Itu semua sudah kami beberkan terinci dalam buku yang kami berikan kepada KPK usai demo. Masih banyak yang tidak kami beberkan dalam aksi tadi. Biarlah KPK mempelajarinya. Yang jelas, kami punya bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan, kami meyakini perbuatan pidana yang di lakukan oleh JWS akan di lakukan penyelidikan oleh KPK sebab hanya KPK yang bisa memproses kasus megakorupsi di minahasa ini.  ” ujarnya.

Terpisah Jefri Montolalu selaku ketua Sulut Police Watch mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di minahasa oleh Bupati Jance sajow merupakan pintu membuka seluruh dugaan korupsi kepala daerah di sulawesi utara dan juga termasuk dugaan korupsi dana audens pemkab bolmong yang terkesan lambat penangananya saat ini. ‘” saya lebih setuju jika dugaan dugaan korupsi yang melibatkan para elit elit politik dan kepala daerah itu di tangani KPK agar suapaya benar benar objektif karena menurut saya garis koordinasi antara aparat penegak hukum dengan para elit politik dan kepala daerah kan teejalin sehingga punya rasa tak enak hati dalam membongkar korupsi di wilayahnya. Itulah sebabnya beberapa wakru lalu saya pernah mengungkapkan untuk KPK dapat membuaka sayap hingga ke daerah daerah sehingga lebih mudah dalam memonitoring indikasi terjadinya korupsi di setiap daerah. Ini semua demi percepatan pembangunan dan demi terciptanya tata pengelolaan keuangan yang baik dan bersih serta bebas korupsi. Terang Jefri (dix)