Menu MENU
Home » Daerah » BPK Audit Renovasi Gedung DPRD DKI, Di minta Pemprov

BPK Audit Renovasi Gedung DPRD DKI, Di minta Pemprov

(310 Views) July 17, 2016 4:04 am | Published by | No comment

image

LIDIK – JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek renovasi gedung DPRD DKI. Menyusul menguatnya dugaan manipulasi anggaran terhadap proyek bernilai puluhan miliaran tersebut.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, rusaknya berbagai sarana dan fasilitas di gedung yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu memang patut dicurigai adanya penyelewengan anggaran.

Alasanya dengan anggaran renovasi selama dua tahun dengan nilai puluhan miliar, seharusnya sarana dan fasilitas yang ada tidak cepat rusak. “Pasti ada audit. Pasti selalu harus diaudit. Ini anggarannya kan di bawah Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD DKI,” kata Djarot, Sabtu (16/7).

Menurutnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI tahun 2014 maupun 2015, belum ada temuan BPK terhadap anggaran renovasi toilet gedung baru DPRD DKI tersebut.

Maka dari itu, ia akan meminta BPK untuk melakukan audit karena pihak yang berwenang melakukan audit anggaran Pemprov DKI adalah BPK. “Ini kan pemborosan anggaran ya. Kemudian bisa juga ada penyalahgunaan anggaran. Makanya harus dicek anggarannya untuk apa saja. Apa betul itu (toilet) diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga meminta penggunaan anggaran renovasi toilet gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Ia mencurigai mudahnya toilet rusat padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mencurigai masih adanya oknum yang bermain-main dengan pagu anggaran. Bukan hanya oknum di legislatif, tetapi juga di eksekutif dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan proyek tersebut. “Waktu itu pun saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita Silpa-kan,” ungkapnya.

TENAGA AHLI

Mengenai adanya kabar yang beredar tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet gedung DPRD DKI Jakarta, PT Hana Huberta sebesar Rp 150 juta untuk ‘mengamankan’ proyek renovasi dari sorotan media, Basuki meminta nama tenaga ahli tersebut. Agar bisa ia tindaklanjuti untuk pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran renovasi itu. “Staf ahli yang mana, sebutin namanya. Tanya namanya siapa biar aku tahu,” tukasnya.

Pada tahun 2014 lalu Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Tahun 2015 kemudian dianggarkan kembali dengan nilai Rp 28 miliar sebagai pelaksana proyek PT Hana Huberta. Proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Terlebih renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik. Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.

Proyek ini kemudian terendus Basuki. Saat itu Basuki mengancam akan memenjarakan oknum pejabat yang bermain-main.’’Penjarakan saja kalau ada mark-up,’’ katanya. Kendati begitu proyek itu tetap dieksekusi. Kabarnya, perusahaan pemenang mengucurkan uang Rp150 juta untuk ‘mengamankan’ proyek itu dari sorotan media. Beredar kabar, salah satu penerimanya adalah tenaga ahli gubernur.(guruh)

Tidak ada komentar untuk BPK Audit Renovasi Gedung DPRD DKI, Di minta Pemprov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *