Diduga Terlibat Korupsi, “GSVL” 12 Jam Dikuliti Penyidik Korupsi Kejagung RI

Foto istimewa Saat Walikota manado GSVL bergabung ke Nasdem Meninggalkan ketua DEMOKRAT SULUT sehari sesudah dipanggil penyidik korupsi kejagung RI

Bagikan Berita ini!

Foto istimewa
Saat Walikota manado GSVL bergabung ke Nasdem Meninggalkan ketua DEMOKRAT SULUT sehari sesudah dipanggil penyidik korupsi kejagung RI

LIDIK.NET – JAKARTA – Kejaksaan Agung menggelar pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi dana hibah penanggulangan banjir pada tahun 2014 lalu. Dalam pemeriksaan Walikota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL) memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Warih Sadono mengapresiasi kehadiran Vicky Lumentut untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan di Jam Pidsus Kejagung pada tanggal Selasa 2 Oktober 2014. GSVL datang ke KEJAGUNG pada jam 8.30 WIB dan usai diperiksa pada jam 21.30 WIB petang.

Sadono mengatakan, dari pemeriksaan ini kejaksaan mampu mengembangkan penyidikan terkait kasus bencana banjir itu. “Kita sedang kumpulkan bahan dan buk­ti-bukti dugaan penyimpangan dana hibah tersebut,” terangnya. (02/10)

Penyidik pun belum bisa me­mastikan, sejauh mana pengeta­huan maupun keterlibatan Vicky Lumentut yang kini bergabung ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Ketika dikonfirmasi seputar kemung­kinan perubahan status hu­kum orang nomor satu di Kota Manado tersebut, Warih pun mengaku, masih perlu menganalisis terlebih dulu.

“Biarkan penyidik memeriksa lebih dahulu. Nanti akan dilaku­kan kroscek guna menentukan status hukum saksi lebih lanjut. Apakah akan berubah menjadi ter­sangka atau bagaimana, lihat hasil pemeriksaannya,” ujar bekas Deputi Penindakan KPK itu.

Seperti diketahui, pe­merintah pusat mengucurkan dana hibah sebesar Rp343 miliar untuk penanggulangan banjir bandang Manado yang terjadi pada 2014.

Lanjutnya, dana tersebut dikucurkan secara bertahap. Pada 2015 pemerintah memberikan Rp213 miliar. Kemudian tahun 2016 kembali dikucurkan Rp14,3 miliar. “Total dananya mencapai Rp343 miliar. Saat ini sedang diteliti bagaimana peruntukan­nya,” kata Warih.

Selain Vicky Lumentut, KEJAGUNG sudah memeriksa Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Maximilian Tatahede. Dia diperiksa menenai mekanisme penerimaan dana hibah berikut teknis penyaluran atau pemanfaatan dana tersebut.

Baca juga:   Setnov Kalahkan KPK Pada Praperadilan

Versi Tatahede mengatakan tidak ada penyelewengan penggunaan dana hibah penanggulangan bencana itu. Dana tersebut dipakai untuk pembangunan rumah di wilayah Pandu untuk korban banjir.

“Tahap pertama kami mem­bangun 1000 rumah dan sudah selesai. Tahap kedua ada 1.054 rumah yang dibangun tahun ini,” sebutnya.

Menurut Tatahede, penggunaan dana hibah itu sudah be­nar karena diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi kor­ban banjir. Selain itu dana hibah digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang rusak akibat banjir, seperti pembuatan jembatan.

Sementara itu praktisi hukumJohanes Budiman, SH mengatakan, kasus penyalahgunaan dana banjir yang berasal dari APBN, harusnya lebih transparan dan tuntas, karena selama ini proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas pemeriksaan saksi.”Seharusnyasudah ada tersangka, karena kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2014”ungkapnya.

Lanjut Budiman, Saya mengapresiasi langkah yang diambil oleh KEJAGUNG terkait penyalahgunaan dana bencana banjir pada tahun 2014.
(sumber Indoday)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3054 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini