Diduga Terlibat Korupsi Pemecah Ombak Likupang Yang Merugikan Negara 8,8 Milyar, PV & PR Berpotensi Tersangka



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – MANADO – Dugaan korupsi pada proyek pemecah ombak dilikupang timur kabupaten Minahasa Utara memang menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya baru 3 tersangka yang di tahan yakni RM dan kedua ASN yang berperan sebagai PPK dan KPA.

Pada proyek ini diduga kuat ada campur tangan atau keterlibatan oknum petinggi sebab tidak mungkin proyek yang anggaranya sebesar 15 milyar langsung di tunjuk kepada salah satu perusahaan sebagai konyraktor pelaksanannya tanpa adanya komunikasi awal atau komitmen.

Beredar kabar bahwa perencanaan proyek pemecah ombak ini sudah tersusun secara sistematis untuk menguntungkan oknum tertentu.

Buktinya seorang ASN Yang bertugas sebagai PHO pada proyek tersebut mendadak di ganti karena tidak mau menandatangani berita acaranya. ” dia tidak mau tanda tangan karena sudah mengetahui ada yang menyimpang pada proyek pemecah ombak itu. ” tukas sumber

Sementara itu sesuai informasi yang kami gali dari berbagai sumber di kejaksaan tinggi sulut, dan institusi lainya seperti polda sulut dan propam mabes polri kami mendapatkan sedikit informasi bahwa kemungkinan besar akan ada tersangka baru pada kasus korupsi pemecah ombak likupang yang merugikan negara sebesar Rp.8.000.000.000.000 ( delapan milyar rupiah itu )

Menariknya dari informasi itu oknum VP dan RP kemungkinan besar berpotensi jadi tersangka sebab semua saksi dalam pemeriksaan penyidik menyatakan bahwa uang sebesar 8 milyar di antar ke salah satu rumah di wilayah kleak dan di serahkan ke kedua orang tersebut yakni VP dan RP.

Atas pengungkapan kasus korupsi pemecah ombak likupang timur kabupaten minahasa utara tonaas wangko LMI Hanny Pantow memberikan apresiasi kepada kejati sulut yang berani membongkar skandal korupsi terselubung itu.

” LMI sangat bangga dan berterimakasih kepada kejati yang mampu membongkar kasus korupsi ini, kami LMI akan mensuport dan memberi dukungan secara full kepada pihak kejati sulut untuk bongkar siapa saja yang terlibat dan menikmati uang hasil korupsi itu. Siapapun dia apapun jabatanya namanya sudah korupsi uang rakyat harus di hukum. LMI berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga kedua oknum VP dan RP yang terindikasi korupsi itu terjerat dan di tahan kejati sulut. Namun semuanya tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Tukas pantouw.

Untuk diketahui sebelumnya kejaksaan tinggi sulut telah menetapkan kontraktor pelaksana sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara no. PRINT-1070/R.1/Fd.1/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017. Dan juga menetapkan dua ASN masing masing berinisial RS dan SHS yang menjabat sebagai PPK dan KPA.

Dalam perkara yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8,8 Milyar tersebut, para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek pemecah ombak dan penimbunan pantai di desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara, dengan nilai proyek 15 Milyar.

terhadap para tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk diktehui bahwa mantan kapolresta manado Kombes Pol Rio Permana ikut di periksa penyidik korupsi kejaksaan tinggi sulut. ” ia namanya ( kombes rio permana ) sempat terseret dalam pusaran kasus korupsi ini. Tukas sumber resmi. (POPAL)