DPRD Sulut ” Kami Minta Kejaksaan dan Kepolisian Telusuri SMA Yang Pungut Uang Komite”.



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET, SULUT – Sejak akhir tahun lalu Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menerima banyak aduan soal uang komite yang dipungut di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sulut.

Uang komite tersebut dinilai seperti pungutan liar (pungli) karena saat ini, pemerintah telah menanggulangi biaya-biaya di sekolah.

Karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda menyatakan, pihaknya akan segera bergerak menjalankan tugas dan kewajibannya memerjuangkan aspirasi rakyat di awal tahun kerja 2018 ini. Para Kepala Sekolah (Kasek) SMA akan dipanggil hearing dalam waktu dekat ini.

“Masalahnya, Sulut tidak memberlakukan SPP bagi pelajar SMA. Tapi ternyata oleh pihak sekolah dipungut uang komite yang tidak tahu untuk apa,” kata Karinda Jumat (5/1/2018).

Menurut Karinda, untuk SMA di Sulut sejak tahun 2017 sudah tidak ada SPP.

“Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dari pusat sudah ada. Gaji guru dan honor guru hingga penjaga sekolah sudah dianggarkan dalam APBD. Komputer-komputer juga sudah dianggarkan. Lalu uang komite untuk apa dan siapa?” tanya Karinda.

Lanjut Karinda, jika uang komite dipungut Rp200 ribu per siswa, dengan jumlah pelajar sampai 2.000 orang per sekolah, ada berapa banyak uang yang masuk ke setiap sekolah.

“Uangnya ke mana dan untuk apa? Kami akan minta pihak kejaksaan atau kepolisian agar menelusuri masalah ini,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Karinda pun berharap, pungutan-pungutan ini tidak diketahui oleh Gubernur Olly Dondokambey.

“Kami harap Pak Gubernur tidak tahu dan setelah mengetahui hal ini, beliau segera bertindak. Karena ternyata sangat disayangkan, pihak Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) tutup mata walaupun sudah tahu,” sesal Karinda.

Hearing para Kasek dan Dikda sendiri, kata Karinda akan dilakukan pekan depan usai penyusunan rencana kerja tahunan (RKT).(***/Jeferson)