Eksepsi Tambunan, PH Minta JPU Ungkap Aktor Intelektual

Bagikan Berita ini!

Lidik.Net Manado – Persidangan korupsi pemecah ombak Minut dengan terdakwa JT alias Tambunan, kembali bergulir di pengadilan negeri (PN) Manado, Selasa (31/7) kemarin. Uniknya, penasehat hukum (PH) terdakwa mengajukan eksepsi alias nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dimana, disebutkan secara gamblang adanya keterlibatan aktor intelektualnya yang coba mencuci tangan atas kasus ini.
“Bahwa perbuatan terdakwa Junjungan Tambunan bersama dengan Robby Maukar, Rosa Marinah Tidajo bersifat politisi atau adanya dugaan cuci tangan dari pelaku sesungguhnya hanya karena alasan nantinya telah tercukupi pemeriksaan perkara atau perkara dihentikan,” tutur PH terdakwa.

“Kekhawatiran ini tidak boleh terjadi mengingat negara bukanlah negara kekuasaan tetapi merupakan negara hukum, siapa yang bersalah akan ditindak dan yang tidak bersalah patut untuk dibebaskan karena didakwaan, sebagaimana uraian kami telah secara sah tidak sesuai dengan hukum untuk mencapai pemberantasan korupsi secara profesional sampai tuntas,” pungkasnya.

Patut diketahui, agenda pemeriksaan saksi belum terealisasi kemarin, mengingat pihak terdakwa telah mengajukan eksepsi. Alhasil, Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar lantas memproses keberatan PH terdakwa atas dakwaan JPU. Dan siap menghelat putusan sela pekan depan.
Dalam perkara ini, diketahui kalau terdakwa Tambunan selaku eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didakwa bersalah JPU pada persidangan, Kamis (28/6) lalu.
Dimana, JPU menuding terdakwa turut terlibat atas serangkaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 miliar lebih. Dalam dakwaanya, JPU menyebutkan kalau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2016, bersama sejumlah oknum-oknum lainnya.

Selain itu, diuraikan pula bagaimana peran terdakwa dalam perkara ini. “Terdakwa Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.

Baca juga:   Ini Jawaban Arogan Dirut Pasar Fery Keintjem Pada Wartawan

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, terdakwa Tambunan ikut dijerat pidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Iin)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3022 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini