Enam Negara Bahas Anti Terorisme di Sulut



Bagikan Berita ini!

LIDIk, MANADO— Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto membuka kegiatan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Four Points by Sheraton Hotel Manado, Sabtu (29/7)

Kegiatan tersebut diikuti oleh 6 negara, diantaranya Indonesia sebagai tuan rumah, Australia, Malaysia, Philipina, Selandia Baru dan Brunai Darussalam.

Delegasi Australia dipimpin oleh Jaksa Agung George Brandis, delegasi Malaysia diwakili Second Deputy Home Minister Dato’ Masir Anak Kujat, Brunai Darussalam diwakili oleh Wakil Menteri Bidang Keamanan dan Media Dato Paduka Awang Haji Hamdan Bin Haji Abu Bakar, delegasi Philipina dipimpin oleh Mr. Hermegones C. Esperon dan delegasi Selandia Baru dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Gerry Brownlee.

Menurut Menkopolhukam, pertemuan tersebut merupakan pertemuan Sub Kawasan pertama kali, sejak penyelenggaraan Internasional Meeting on Counter Terrorism yang diselenggarakan bersama oleh Indonesia dan Australia pada bulan Agustus 2012 lalu.

Kegiatan tersebut bertujuan sebagai antisipasi meningkatnya ancaman dan aktifitas jaringan terosisme internasional di kawasan ini. “Pertemuan ini merupakan komitmen dan tanggungjawab kita untuk melindungi bangsa dan negara kita dari ancaman terorisme,” jelasnya.

“Kita tidak bisa berdiam diri, karena masalah terorisme adalah ancaman nyata bagi kemanusiaan. Tidak satu negara pun terlepas dari ancaman terorisme dan ancaman ini harus dihadapi secara bersama-sama,” lanjutnya.

Beliau berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baijknya untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme, termasuk upaya bersama untuk mengantisipasi ancaman terorisme di kawasan laut sulawesi dan laut sulu.

Selain Menkopolhukam, hadir dari delegasi Indonesia sejumah Pejabat Negara diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yassona Laoly, Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, Menkominfo, Kasum TNI, Kepala BNPT dan Kepala PPATK. (rajaya)

Baca juga:   PBB Minta Putusan Ahok Ditinjau Kembali