Enggan Menetapkan Bupati Minut Sebagai Tersangka, Presiden Jokowi Diminta Copot Jaksa Agung



Bagikan Berita ini!

LIDIK. NET – MANADO – Terkait kasus korupsi Proyek pemecah ombak di desa likupang II kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara menuai kritikan keras dari sejumlah penggiat anti korupsi di sulawesi utara.

Hendra jacob ketika di mintai tanggapannya usai rapat dengan beberapa mahasiswa dan pimpinan ormas di salah satu rumah kopi di bilangan pumorow manado mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi langkah pihak kejaksaan tinggi sulut yang telah berani membongkar sejumlah kasus korupsi di Sulawesi utara,  seperti di Talaud,  minut,  tomohon,  dan minsel.

Namun ada yang menarik dari pengungkapan pengungkapan kasus korupsi tersebut.  ” yang paling menarik adalah kasus korupsi proyek pemecah ombak di kabupaten minut,  kenapa?  Karena sejumlah saksi dan bahkan ada beberaa bukti petunjuk yang menguatkan adanya keterlibatan orang nomor satu di minahasa utara tersebut tetapi sampai hari ini penyidik kejati sulut, bukan tidak berani tapi belum berani menetapkan dia tersangka.  Ini yang menjadi tanda tanya besar ada apa?   Kalau bicara masalah alat bukti tentu kami sangat yakin penyidik sudah mengantongi itu sebab Junjungan Tambunan selaku Dirjen Tanggap darurat yang mencairkan dana DSP tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan langsung di tahan oleh penyidik kejati sulut.   Pungkas HJ sapaan akrabnya.

Dikatakanya lagi bahwa wibawa kejaksaan saat ini telah di injak injak oleh Bupati minut tersebut, mengapa ? Karena ia sudah di panggil sebanyak 3 kali oleh penyidik tak diindahkanya, ini menunjukan oknum bupati tersebut tidak taat hukim. Harusnya dengan tidak kooperatifnya bupati minut tersebut pihak kejaksaan bisa saja melakukan langkah hukum yang tegas seperti upaya paksa, apalagi sudah ada surat penetapan dari pengadilan untuk jaksa harus menghadirkan oknum oknum tersebut di persidangan. Tapi sampai sekrang jaksa tidak mampu menghadirkan mereka ini tentunya menjadi bola liar, banyak sekali spekulasi spekulasi yang bertebaran di publik bajwa seakan akan pihak kejaksaan tidak berani bahkan tidak mampu menghadirkan VAP karena ada sesuatu.

Baca juga:   Hadir Dalam Sidang Korupsi Ulfa Paputungan Akui Pencairan Dana Audens Karena Tanda Tanganya

Seperti yang sudah terungkap pada sidang sidang sebelumnya sejumlah saksi mengatakan bahwa beberapa kali mengetahui adanya keterlibatan buati pada kasus korupsi proyek pemecah ombak itu.  ” Jeklin pongoh contohnya,  ia memberikan keterangan di depan majelis hakim bahwa dua kali menemani ibunya terdakwa rosa mengantarkan uang ke rumah bupati Vonie Panambunan yang diisi dalam dus aqua.  Demikian juga dengan keterangan terdakwa Roby maukar bahwa di depan majelis hakim juga ia membeberkan bahwa perusahaanya hanya di pinjam oleh bupati vonie panambunan dan yang mencairkan uang dari rekeningnya adalah orang suruhan bupati.  Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan mantan kepala cabang bank BRI airmadidi bahwa sebelum mencairkan uang proyek pemecah ombak tersebut,  bupati minahasa utara Vonie Panambunan menelponya untuk menyiapkan uang yang akan di tarik oleh kurir yang diduga merupakan orang suruhan bupati. ” kalau bukti bukti keterlibatanya sudah jelas dan sesuai dengan pasal 184 Kuhap maka saya menantang penyidik kejati sulut segera tetapkan bupati minut Vonie Anneke Panambunan sebagai tersangka, Kalau tidak publik menilai penyidik ada kongkalingkong dengan kasus ini bisa saja masyarakat menduga adanya keterlibatan eliet partai politik dalam kasus ini,  jika itu benar maka presiden Jokowi harus Copot jaksa Agung.    pungkasnya mengakhiri.
( siska)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 2998 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini