Hendra Jacob : Pelaku Money Politik Ditangkap Polres, Paslon Bisa Didiskualifikasi

Bagikan Berita ini!

LIDIK. NET – KOTAMOBAGU – Pilwako kota kotamobagu yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih walikota, Wakil walikota kota kotamobagu periode 2018- 2023, pelaksanaannya diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, agar memperoleh pemimpin-pemimpin berkualitas, yang amanah, memiliki kapasitas dan mengutamakan kepentingan rakyat, untuk membawa kota kotamobgu ke arah yang lebih baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya pemimpin berkualitas adalah proses pilkada yang berlangsung bebas dari Money politics atau Politik uang, secara sosiologis pengertian Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, memberikan berbagai barang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik uang merupakan praktik memberikan uang, barang atau manfaat kepada pemilih atau kepada penyelenggara pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil pemilu untuk mendukung calon tertentu.

Pemberian uang atau barang kepada pemilih sebagai bentuk pertukaran dari suara penerima. Pemilih merasa memiliki kewajiban untuk memilih calon yang telah memberi mereka sesuatu.

Politik uang dapat juga dapat berupa pertukaran uang dengan posisi/kebijakan, keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok atau Partai.

Pilkda sebagai salah satu pilar demokrasi politik yang berjalan beriringan dengan perilaku money politics sejatinya merusak demokrasi itu sendiri.

Pemilih tidak memilih calon berdasarkan program dan visi yang ditawarkan tapi hanya berdasar jumlah uang yang diterima menjelang pemilihan akan melahirkan calon pemimpin korup.

Baca juga:   Jokowi pesan Beda pilihan silahkan tapi jangan rusak persaudaraan kita

Untuk menanggulangi politik uang telah tersebut baru baru ini polres bolmong telah menangkap empat orang yang atut diduga kuat telah melakukan perbuatan pidana dengan cara money politik bermodus sedekah. Kata kapolres bolmong AKB GNI SIAHAAN.

Akhir akhir ini memang suhu politik di kota kotamobagu memanas dengan maraknya praktek praktek politik uang yang di kemas rapi seakan akan sedekah atau THR menjelang hari raya idul fitri 1439 H.

Meskipun sudah sangat ketat peraturan perundang undangan terhadap praktek-praktek politik uang secara khusus dalam Undang-Undang Pilkada, tetap saja di lakukan oleh salah satu paslon.

Sangat jelas dalam perumusan perbuatan yang bisa dijatuhi Sanksi meliputi perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang seperti pasangan calon, simpatisan, relawan, tim sukses, penyelenggara Pemilu dan lembaga yang melakukan perbuatan menjanjikan, memberi, menerima imbalan uang atau barang yang bertujuan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dengan disertai sanksi Administrasi berupa pembatalan pasangan calon maupun Sanksi Pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dan Sanksi Pembatalan Calon.

Ketentuan tentang dilarangnya praktik politik uang telah diatur secara tegas dan Jelas, pengertian politik uang dalam peraturan pemilu dirumuskan sebagai perbuatan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. selain mengatur tentang Siapa saja yang bisa dipidana, dan perbuatan apa yang termasuk sebagai Politik Uang, juga diatur ancaman atau Sanksi yang bisa dijatuhkan berupa Pembatalan Pasangan calon, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 73 mengatur bahwa :
Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau
Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi

Baca juga:   Ir. Tatong Bara Presentasikan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Akan penangkapan itu Hendra jacob sebagaibaktifis muda asal bolmong raya angkat bicara, menurutnya polres bolmong sudah membuktikan bahwa jajaranya sangat serius membasmi para pelaku money politik. Keempat orang yang ditangkap pada kamis 15 juni 2018 di dua tempat berbeda itu telah melakukan praktek money politik dimana barang yang mereka berikan kepada rakyat ada bertuliskan nama salah satu paslon yakni paslon nomor urut Satu Ir. Tatong Bara – nayodo Kurniawan. Untuk itu pihak panwas diminta harus tegas memproses mereka. Polisi sudah cape cape menangkap jangan kalian majn main lagi dalam prosesnya, Itu tidak boleh. Ketusnya.

Kita semua sudah tau bahwa Satgas Money politik polres bolmong yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Roni Marijan SH, berhasil mengamankan barang bukti dari praktek money politik berupa beras, 30 karung, minuman ringan 18 lusin, 10 amplop berisikan uang pecahan Rp. 100.000 dan kain sarung yang bertuliskan Ir. Tatong bara. Prosesnya harus benar benar profesional ini sudah menjadi perhatian publik. Masyarakat menanti keputusan panwas dalam memproses masalah ini. Tambahnya.

Dikatakanya lagi bahwa menurut dia Hal ini jelas jelas sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dikandung maksud pada pasal yang ada tertuang dalam uu pilkada yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. ” saya tidak mau mengajari bebek berenang, tapi sekedar mengingatkan saja bahwa sesuai pemikiran saya bahwa ini sudah memenuhi unsur pidananya kawan lama saya itu orang orang yang hebat dan paham aturan, tidak mungkin mereka berani tangkap jika tak memenuhi unsur pidananya. Apalagi pak Kapolres sudah melakukan konfrens sebelum menyerahkan semua tersangka dan barang buktinya ke panwas kota kotamobagu guna di proses pidana. Pungkas Hj.

Baca juga:   KPK benarkan Penangkapan Oknum Pejabat Kemenhub

Ditambahkanya lagi bahwa Selain sanksi pidana, peserta pilkada akan didiskualifikasi dari kontestasi jika politik uang yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. ” setabu saya Sanksi tegasnya politik uang itu sampai pada diskualifikasi kalau sampai terjadi TSM itu tukas HJ sapaan akrabnya. (Sulistyo)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3079 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini