Hendra Jacob Yakin Minggu Depan Akan Ada Status Baru Bagi Para Aktor Intelektual Korupsi Pemecah Ombak

Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – MANADO – Terkait kasus korupsi pemecah ombak Likupang timur Kabupaten Minahasa Utara yang telah mengorbankan 3 orang yakni Kontraktor pelaksana dalam hal ini Ditektur PT. dan Dua orang ASN menjadi tersangka mendapat sorotan publik begitu keras.

Akan kasus ini Hendra Jacob S.IP mantan polisi yang telah di PTDH karena terlibat BNI Gate beberapa tahun silam angkat bicara.

Menurutunya Kasus Korupsi Pemecah Ombak Likupang Timur kabupaten Minahasa Utara ini adalah kasus seksi yang membutuhkan keberanian dan keseriusan pihak peyidik dalam melakukan penyidikan.

” Saya berharap penyidik kejati sulut dapat dengan segera merampungkan berkas perkaranya dan segera di limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan agar fakta persidangan menjadi salah satu dasar menjerat keterlibatan oknum atau aktor intelektualnya.

Selama kasus ini berproses saya sangat intens mengikuti perkembangan penyidikannya dimana oknum bupati dan oknum polisi berpangkat kombes telah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Utara di kantor kajaksaan Agung RI beberapa waktu lalu.

Saya sangat percaya jika kedua oknum tersebut telah di ambil keteranganya terkait kasus korupsi pemecah ombak likupang timur ini berarti ada bukti bukti petunjuk yang mengarah kepada mereka. Tidak mungkin pihak penyidik gredak gruduk langsung memeriksa Bupati Minahasa Utara dan oknum Kombes tersebut tanpa ada kisaran suara atau bukti permulaan yang cukup yang mengarah ke mereka berdua. Tegas HJ.

Saya juga mendapat informasi bahwa jika tidak ada aral rintangan minggu depan kedua oknum tersebut akan ada status baru. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kejati sulut sambil memantau perkembanganya bersama. ” tambahnya.

Hj berujar lagi, Menanggapi statmen kabag humas dan inspektorat Kabupaten Minahasa utara di beberapa media bahwa pada proyek pemecah ombak likupang timur kab minahasa utara itu telah di lakukan penggantian kerugian negara atau TGR menurut HJ itu sangat keliru. Sebab mereka mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI saja.
” Ini kan statmen lucu dan mempertontonkan kekurangan kompetensinya harusnya beliau beliau itu pahami dulu apa yang di maksud dengan audit keuangan biasa dan audit investigasi. Kalau audit dari BPK RI itu kan rutin dan itu hanya pada sisi administrasinya saja, tidak secara detail. Berbeda dengan audit investigasi Yang di lakukan oleh BPKP atas permintaan penyidik kejati dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi. Itu jelas harus di beda semua, baik dari sisi administrasinya sampai ke fisik objek yang dimaksud. Dan hasilnya telah terjadi kerugian negara sebesar RP. 8,8 Milyar pada proyek pemecah ombak liktim minut tersebut.

Baca juga:   Kadis Perumahan Berantas Kasus Jual - Beli Rusun

“Jangan konyol, jangan karena ingin menunjukan loyalitas secara totaliter tapi asal malontok, kasian masyarakat di berikan pelajaran hukum yang keliru nantinya. ” Tegas Hj.

Untuk diketahui bahwa Kejati Sulut November 2017 lalu telah menetapkan 3 tersangka, yakni SHS, RT dan RM atas kasus dugaan korupsi proyek Pemecah Ombak Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Peran ketiganya pada proyek berbandrol Rp 15 miliar ini masing-masing yakni, SHS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RT yang saat ini menjabat Kadis Kesehatan Minut dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kaban BPBD) Kabupaten Minahasa Utara, yang saat proyek berbandrol Rp 15 miliar ini mulai di kerjakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

RM sendiri selaku Direktur PT. Manguni Makasiouw Minahasa, berperan sebagai perusahaan pelaksana pekerjaan proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di pesisir pantai Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

Terhadap ketiga tersangka, Kejati Sulut menerapkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jika ada oknum oknum tertentu yang mengatakan bahwa proyek pemecah ombak di likupang timur kabupaten Minahasa Utara ini tidak ada korupsinya kenapa kalian tidak menggugat puhak kejati sulut yang telah menetapkan 3 orang tersangka ? Harusnya ambil upaya hukum lainya dong jangan main opini di media untuk menggiring masyarakat agar oknum oknum yang merupakan otak intelektualnya dianggap tidak bersalah. Kata HJ

ingat rakyat sudah sangat paham dengan style para para koruptor yang berlagak pahlawan dan selalu berjubah seolah olah mereka adalah orang yang Paling sempurna padahal mereka adalah maling, perampok, penyamun berdasih, bermobil mewah, pandai berbahasa kasih dan selalu bersembunyi di balik jubah… ujar Hj lagi.

Mari sama sama kita lawan korupsi sebab korupsi adalah pemerkosa hak rakyat, korupsi adalah pembunuh masal dan korupsi perusak masa depan bangsa serta penghancur masa depan generasi muda.

Baca juga:   Asik !!!! Bupati VAP Bagi bagi Sembako Di Koramil

Ingat Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi di negeri ini

” Mari kita lawan bersama para Koruptor ¬†” ¬†Ajak HJ.

 

Penulis Didi

Editor : Irwan

 

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3021 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini