Indikasi Pencucian Uang dan Dugaan Pemalsuan Dokumen di DPRD Boltim

Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – Jakarta- Sopir Ketua DPRD Atas nama. Reichard Mominta dalam melaksanakan perjalanan dinas mengantar dan menjemput Ketua DPRD tidak menerima uang perjalanan dinas sesuai dengan yang di laksanakan. Uang perjalanan dinas sopir diterima langsung oleh ketua DPRD setiap penerimaan uang perjalanan dinas sehingga terdapat tindakan pidana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan bupati no. 57 thn 2016 tentang perjalanan dinas.

Hal ini di katakan sumber yang jelas yang meminta namanya tidak disebutkan guna keamanan dan hak sumber dalam ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. “Kwitansi di surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan atas nama Reichard Mominta sering dipalsukan. Setiap minggu terjadi penggantian sopir cadangan atas nama Andriyansah Mamonto akan tetapi dalam SPJ keuangan perjalanan dinas masih menggunakan nama Reicahrd Mominta. Itu bisa di kategorikan perjalanan dinas fiktif dan pemalsuan dokumen. Sebab uang perjalanan dinas diterima atau diambil oleh ketua DPRD,” ujar sumber.

Selain Sopir terdapat perjalanan dinas fiktif dan pemalsuan dokumen terhadap Ajudan Ketua DPRD Atas nama Bripda. Andik Tarpin dengan modus yang sama. Hal tersebut menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

“Untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas keluar daerah Ketua DPRD mengeluarkan surat tugas tidak sesuai dengan ketentuan hal tersebut dapat dilihat dari; Perjalanan dinas yang seharusnya dilaksanakan hanya 3 atau 4 hari dibuat menjadi 5 hari,” ujarnya

Selain itu sumber menilai Perjalanan dinas keluar daerah tidak efektif, sengaja dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran, hal tersebut dapat dibuktikan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan studi banding dilaksanakan secara berulang-ulang.

“Terdapat kelebihan pembayaran uang Representasi sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat daerah kabupaten Boltim pada setiap perjalanan dinas oleh anggota DPRD Kabupaten Boltim tahun anggaran 2017 sehingga merugikan negara sebesar Rp. 62.325.000. Hal tersebut karena kesalahan pengguna anggaran (sekwan), PPTK dan Bendaharan pengeluaran dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan peraturan bupati,” jelasnya.

Baca juga:   Eksavator Bantuan Pusat ke Pemkab Minsel Diduga Disewakan

Priyamos sebagai Sekretaris Dewan saat di konfirmasi membantah adanya kejadian ini. Menurut Priyamos hal ini tidak jelas sumber infonya jadi sebaiknya konfirmasi langsung saja pada nama-nama yang disebutkan.

“Info dari mana ini. Tidak jelas infonya. Langsung saja telephon yang bersangkutan, Nama-nama yang ada disitu. Saya sarankan langsung saja ke ajudan sama sopir karena itu bukan ranah saya. Tahun lalu itu pembayaran perdis masih sistem tunai jadi mungkin bisa saja uang fi titip sama sopir sama ajudan untuk di ambil,” jelas Priyamos.

Sementara Ketua DPRD Boltim, Marsaoleh Mamonto saat di konfirmasi via tlp dengan no 0822233344×× tidak ada jawaban demikian juga di konfirmasi pada whats up-nya.

Sekedar diketahui, Sopir Ketua DPRD An. Reichard Mominta itu yang mengantongi SK Bupati Boltim Sehan Landjar. SK Bupati Boltim tahun 2017 Tentang Pengangkatan Sopir Ketua DPRD Boltim. (redaksi)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3078 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini