Jaksa Sebut VAP Terima Uang Korupsi Pemecah Ombak 8,3 M, Mata KPK Awasi Sidang Pemecah Ombak Minut



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – MANADO – Kasus pemecah ombak di Kabupaten Minahasa Utara yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Manado nampaknya jadi perhatian khusus Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal sidang dugaan korupsi pemecah ombak, di pengadilan Manado, Rabu (7/3/2018) lalu.

Diberitakan Tribun Manado, KPK terus melakukan pemantauan dan pengawasan akan jalannya sidang ini, dengan menggunakan sekelompok anak-anak muda yang notabenenya masih kuliah.

Mereka bertugas merekam video semua alur jalannya persidangan. Video tersebut kemudian dimasukkan kedalam kaset yang berlogo KPK.

“Tugas kami memang hanya merekam sidang, dan rekaman tersebut langsung dikirim ke Jakarta,” ujar salah satu pria yang enggan disebutkan namanya.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Manado, Vincentius Banar mengatakan senang dengan kehadiran KPK.

“Itu bagus, supaya kami juga bisa diawasi kalo melakukan kesalahan,” tegasnya.

Dalam sidang ini sebanyak tiga saksi ikut dihadirkan. Ketiga saksi tersebut adalah Stenly Kolandos, Solagratia Sumarauw, dan Irene Polii.

Proyek dugaan korupsi pemecah ombak Likupang Minahasa Utara ini, sudah menyeret tiga terdakwa ke meja hijau.

Ketiganya yakni, RT mantan kepala BPBD Minut, SHS Oknum PPK, dan RM kontraktor proyek.

Dalam proyek ini negara dirugikan sebesar Rp 8,8 Miliar.

Pada sidang dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bobby Rusmin mengatakan bahwa Bupati Minahasa Utara, Vonnie Anneke Panambunan diduga menerima uang sebesar Rp 8,3 Miilliar.(trbnmdo/redaksi)