Jaksa Tak Berani Upaya Paksa Bupati Minut, Keteranganya Hanya Akan Dibacakan Di Ruang Sidang



Bagikan Berita ini!

LIDIK. NET – MANADO – Upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulut untuk menghadirkan Bupati Minahasa Utara (Minut) sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Tahun Anggaran 2016 terancam kandas.

Diduga, keterangan VAP sebagai saksi di sidang berikut hanya dibacakan saja. Ini pula yang jadi kemungkinan dari pihak JPU, saat dikonfirmasi sejumlah awak media usai sidang kasus Pemecah Ombak di Likupang Dua Minut, Kamis (31/5/2018) kemarin sore, agenda mendengarkan keterangan ahli.

“Ya, bisa saja,” singkat JPU Bobby Ruswin menjawab pertanyaan salah satu wartawan apakah keterangan saksi VAP hanya dibacakan.

Menurut JPU, hingga sidang kali ini (kemarin, red), VAP sudah lima kali dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan kasus berbandrol Rp8,8 miliar, dan tak sekalipun VAP hadir di sidang tersebut.

Diketahui, dalam perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Selain terdakwa Rosa dan Stevenson, turut terjerat pula terdakwa RM alias Robby selaku kontraktor.

untuk diketahui jaksa penuntut umum sudah lima kali mengirimkan surat panggilan kepada bupati minahasa utara itu untuk dihadirkan di sidang kasus korupsi pemecah ombak minahasa utara itu, namun tidak pernah hadir.

Tidak menghormati produk hukum dari kejaksaan tinggi sulut untuk di hadirikan di ruang sidang membuat aktifis anti korupsi Hendra Jacob geram. Ini contoh yang tidak baik seharusnya Bupati selaku orang nomor satu di minahasa utara wajib mengbormati hukum negara ini, jika ia selalu menghindar tentunya akan menimbulkan spekulasi sepekulasi liar di ruang publik. ” kalau merasa tidak korupsi kenapa takut hadir di sidang ” tukas HJ.

Baca juga:   Dengar Kabar Setnov Sakit Mendadak, Doli : Jika Penyakitan Mundur Saja Dari Ketum

Hj juga menambahkan bahwa ketika kejaksaan sulut tidak mampu menghadirkan bupati minut itu, maka publik akan menilai lemahnya kinerja kejaksaan tinggi sulut dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini menjadi presiden buruk bagi institusi kejaksaan. Korps adhyaksa ini jangan hanya berani melakukan upaya paksa ada orang orang kecil. Kenapa kalah bupati terkesan tidak berani. Apakab ada hukum pengecualian terhadap buati?

Apa yang selama ini kami curiga terhadap penyidik penyidik kejati sulut sudah hampir benar, sejak awal kami mencurigai bahwa ada oknum oknum yang didiuga bermain dalam kasus korupsi ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak beraninya unsur kejaksaan melakukan upaya paksa terhadap bupati minut Vonie Panambunan, padahal kita ketahui bersama sudah ada penetapan dari hakim pengadilan Tipikor Manado. Tukas Hj.

Ia pun berharap pihak kejaksaan akan terus bekerja secara profesional dan bisa mengambil langkah langkah hukum yang tegas kepada oknum oknum yang patut diduga kuat masuk dalam pusaran kasus korupsi proyek pemecah ombak ini. Terangnya mengakhiri.

Oleh JPU dalam dakwaannya, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana. JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ( anto )

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 2998 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini