Kontras : Jenderal TNI & Polri Ikut Pilkada, Dinilai Berlawanan Demokrasi & Prinsip Reformasi



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – JAKARTA – Terjunnya beberapa Jenderal Polisi dan TNI di panggung politik Pilkada serentak 2018 dinilai berlawanan demokrasi dan prinsip reformasi. Pasalnya, tugas dan kewajiban aparat negara adalah menjaga perhelatan politik agar tetap baik, bukan malah ikut serta di dalamnya.

Koordinator Kontras, Yati Andriyani mengatakan, partai politik sebagai salah satu mesin demokrasi untuk secara serius menjaga marwah demokrasi yang merupakan amanat dan cita-cita reformasi. Seharusnya parpol tidak menggoda anggota TNI-Polri aktif terlibat dalam politik praktis.

“Saat ini partai politik telah gagal dalam menyiapkan kadernya karena lebih memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilu daripada kadernya sendiri,” kata Yati di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Yati juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berpikiran bahwa TNI dan Polri layak untuk menjadi calon pemimpin daerah atau negara. Sebab, keikutsertaan TNI dan Polri dalam politik berpotensi menggunakan kekuasaan berlebih atau abuse of power.

“Jenderal dan panglima memiliki ambisi kekuasaan yang kuat sehingga cenderung diktator. Hal itu terbukti di era orde baru,” ujarnya.

Kontras menilai apabila anggota TNI dan Polri hendak ikut dalam politik praktis, diperlukan adanya netralisasi kuasa di jabatannya. Dengan begitu kandidat calon yang berasal dari TNI dan Polri aktif harus mengundurkan diri sebelum terjun dalam arena politik.

Terkait dengan aturan UU yang hanya mengatur tentang kewajiban mundur bagi anggota TNI-Polri aktif yang mengikuti Pilkada atau Pemilu sejak ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada, Kontras menegaskan perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik.

“Khususnya berkenaan dengan tenggang waktu pengunduran diri harus jauh sebelum proses pencalonan di tingkat partai dan pendaftaran KPU,” tuturnya.

Yati mengharapkan Kapolri dan Panglima TNI dapat memastikan setiap calon dari anggotanya yang masih aktif tidak menggunakan kekuatan, sumber daya, dan jejaring teritori TNI-Polri dalam kontestasi politik.

“Begitu juga KPU dan Bawaslu dapat melakukan pengawasan atas potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan fasilitas jabatan berkaitan dengan pencalonan kepala daerah dari TNI-Polri,” tambahnya. (Kricom)