Korupsi E_KTP, Mekanisme Alokasi Anggaran DPR Melalui Persetujuan Banggar, Olly Kok Aman Aman saja ?



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – JAKARTA – Partai Gerindra menganggap lucu setelah mengetahui sejumlah nama politikus raib dalam dakwaan Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belakangan menyebut itu bagian dari strategi mereka dalam melakukan penyidikan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mempertanyakan keterangan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang mengatakan perihal itu bagian dari strategi dalam persidangan kasus korupsi ektp.

“Baru pertama kali saya dengar pernyataan resmi KPK bahwa dalam surat dakwaan ada yang disampaikan dan kemudian disimpan dulu,” kata Ferry dalam sebuah forum diskusi di restoran Warung Daun di Jakarta pada Sabtu, 16 Desember 2017.

“Ini, kan, bukan informasi intelijen,” Ferry mengingatkan. “Ini surat dakwaan.”

Timbul pertanyaan di masyarakat mengapa KPK menyimpan nama-nama itu. Ferry pun pesimistis Novanto mau mengungkapkan persoalan ini secara jelas. Ia juga berasumsi Novanto memiliki keterbatasan pengetahuan soal aliran uang.

Dia mengamati ada ketidakadilan dalam perkara Novanto. Dalam hal tak ada lagi nama-nama politikus yang disebut dalam dakwaan, itu memunculkan persepsi seolah Novanto bertindak sendirian di DPR, kemudian dibantu pengusaha dan oknum kementerian.

Padahal semua tahu mekanisme alokasi anggaran DPR melalui persetujuan Komisi, Banggar (Badan Anggaran), dan sebagainya. Lucu korupsi, kok, hanya sendirian. Banggar ada Pak Olly (Dondokambey), Ketua Komisi Ganjar (Pranowo),” ujarnya mempertanyakan.

Dalam kesempatan yang sama, Dave Laksono, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menganggap ada kejanggalan dalam hal ketiadaan nama-nama politikus dalam dakwaan itu. Seeharusnya semua diungkap dengan transparan di pengadilan agar publik dapat menilai sendiri perkara itu.

“Jangan hanya Pak Setya Novanto. Jadi harus dibuka semua, karena dari dakwaan-dakwaan sebelumnya disebutkan nama-nama; ada tokoh-tokoh partai lain yang sekarang menjabat sebagai menteri dan gubernur. Kenapa pada dakwaan kemarin hilang nama-nama tersebut?” Dave mempertanyakan.

Dalam dakwaan, katanya, nama sejumlah pejabat bisa hilang. Padahal nama-nama yang diduga menerima sejumlah uang itu tertulis dan disebarluaskan di berbagai media.

“Jadi kita meminta agar semua ini diperlakukan seadil-adilnya. Kalau mau negara dibilang bersih dari korupsi, jujur, transparan, jadi buktikanlah di persidangan ini,” ujarnya.

Persoalan nama-nama politikus itu mula-mula disampaikan Maqdir Ismail, kuasa hukum Setya Novanto. Maqdir mencurigai ada ‘main mata’ antara KPK dengan sejumlah politikus tertentu.

Kecurigaan itu menyusul raibnya nama-nama politikus yang dahulu adalah anggota/pimpinan DPR dan sekarang menjabat gubernur serta menteri, seperti Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey, masing-masing Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Sulawesi Utara; dan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM. ( Rajaya)