Korupsi Pemecah Ombak, Kepala Biro Keuangan BNPB RI Akui Proposal Yang Diajukan Bupati Minut Tanpa Surat Dari BMKG

Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – MANADO – Kasus dugaan korupsi proyek Pemecah Ombak Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara berbanderol Rp8,8 miliar, kian menarik. Pasalnya, untuk sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kali ini, Tim JPU menghadirkan saksi dari BNPB Pusat yaitu, Kepala Biro Keuangan.


Saat memberikan keterangan, saksi mengatakan hanya sebagai pemberi vasilitasi pencairan anggaran.

Saksi pula mengatakan jumlah anggaran yang dicairkan sistem LS (langsung) atau di transfer melalui rekening bank yaitu BRI, yaitu sekitar Rp20 miliar dari yang diusulkan sekira Rp43 miliar. Dan, itu bersifat Dana Siap Pakai (DSP).


Dalam sidang itu, ada hal menarik terungkap saat saksi menyuarakan tidak melihat surat dari BMKG terlampir di MoU dimaksud, menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)Bobby Ruswin cs.


“Saya tidak melihatnya. Dalam pencairan diperlukan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan bersama MoU,” tutur saksi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar didampingi dua hakim lain, Arkanu dan Wenny Nanda, Kamis (8/3/2018) di Pengadilan Negeri/Tipikor Manado.


Sedangkan ketika JPU menanyakan apakah di MoU tersebut dilampirkan surat dari Bupati Minut, dengan tegas Karo Keuangan menjawab,”Ada”


Pertanyaan pun berkembang. Oleh JPU menanyakan terkait adakah dilakukan audit dan temuan BPK pada BNPBD Minut.


“Ada audit BPK. Hasil audit adalah permulaan. Dari informasi yang diterima biro keuangan, bahwa ada kekurangan volume pekerjaan,” ungkapnya.


Diteruskan dengan pertanya JPU, Apakah diperbolehkan anggaran ditarik tunai dari rekening dan langsung dibayarkan ke pihak ketiga? jawab saksi, “Dibenarkan bila di bawah 50 juta,” kata dia.


Dilanjutkan dengan pertanyaan, masih oleh JPU, Apakah dibenarkan bila dana ditarik tunai dan dibayarkan kepada bukan pihak ketiga yang dimaksud?


“Tidak dibenarkan bila dana di tarik tunai dan dibayarkan bukan pada pihak ketiga yang dimaksud,” ucap saksi.


Ketika ditanyakan apakah BPBD Minut pernah memberikan laporan pasca dicairkannya anggaran, singkat dijawab saksi, “Tidak ada laporan perkembangan dana tersebut,” terang saksi.


Saksi pun mengaku, sering bertemu dengan dua terdakwa kecuali terdakwa kontraktor di kantornya di Jakarta.


Patut diketahui, dalam perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini, pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Selain terdakwa Rosa dan Stevenson, turut terjerat pula terdakwa RM alias Robby selaku kontraktor.


Dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (XX)

Baca juga:   Menanti Janji Jokowi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negeri Ini
About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3079 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini