Korupsi Pemecah Ombak Masuk Babak Baru, Hari Ini Diduga Bupati Diperiksa Kejati



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – Manado – Perkembangan kasus korupsi pemecah ombak likupang timur Kabupaten Minahasa Utara memasuki babak baru, beredsr kabar bahwa hari ini pihak kejaksaan tinggi sulut melakukan pemeriksaan kepada salah satu oknum yang diduga menilikinketerlibatan dalam kasus korupsi ini.

Aktifis anti korupsi yang meminta namanya tak di publikasikan karena alasan kemanan diri mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang berada di kantor kejati sulut untuk memantau kedatangam bupati Minahasa Utara di kantor korps adhyaksa itu. ” ya, saat uni saya berada di gedung kantor kejati sulut dan yang saya lihat rombongan dari beliau sudah tiba di kantor kwjati sulut sejak pukul 9 pagi tadi. ” tukas sumber.

Photo : Mobil diduga milik pejabat pemkab Minut yang terparkir di halaman parkir kantor kejati Sulut

Sumber juga menambahkan bahwa kedatangan rombongan bupati ini sempat membuat perhatian penghuni gedung sebab banyak mobil mobil yang di ketahui berasal dari kabupaten Minahasa Utara sedang terparkir di halaman kantor kejati sulut.

Untuk kasus korupsi pemecah ombak ini seluruh rakyat Sulawesi Utara mempercayai kejati Sulut sebagai Lembaga penegakan korupsi yang profesional yang mampu mengungkap kasus ini hingga ke aktir intelektualnya.

Untuk itu rakyat berharap tidak ada tebang pilih dalam proses penyidikan kasus korupsi pemecah ombak likupang timur Kabupaten Minahasa Utara ini.

Untuk diketahui Tinaas Wangko Laskar Manguni Indonesia Tonaas Hanny Pantouw dalam orasi di depan kantor kejati sulut yang diterima oleh Wakajati, merincikan beberapa dugaan kasus tindak pidana korupsi yang saat ini penyelesaiannya masih jalan di tempat. “LMI meminta kejati Sulut terhadap aktor yang sedang makan dana dugaan Korupsi Pekerjaan Penanganan darurat Pembuatan Tanggul penahan ombak di Likupang II Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 dengan Rp 15.299.000.000,” jelas Pantouw.

Lebih lanjut Pantouw mengatakan 3 orang tersangka yang sudah di tahan Kejati, yaitu dr RT alias Rosa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), SHS alias Steven sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RM alias Robby, pihak Kontraktor, belum. “Kejati Sulut harus terus mengembangkan kasus ini. Perlu di ingat, nilai kerugiannya yang di tetapkan BPKP sebesar Rp 8,8 milyar. Nilai ini sangat besar. Sangat tidak mungkin besar ini hanya di nikmati oleh 3 orang tersangka ini,” tegas Pantouw lagi.

Dikatakan pantouw lagi, diduga 3 orang tersangka ini hanya korban dari kebijakan / arahan dari oknum pejabat yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari RT dan SHS di Pemkab Minut.

Informasi yang kami terima, lanjutnya, pencairan dana yang di lakukan oleh KPA dan PPK ke pihak kontraktor tidak sesuai prosedur. “Ada perintah dari oknum pejabat tinggi di Minut segera mencairkan dana pekerjaan dan dana yang di cairkan oleh oknum kontraktor pimpinan PT Manguni Makasiouw Minahasa tidak seluruhnya di terima sesuai perjanjian kontrak. Dana itu di berikan lagi kepada seseorang yang di duga di perintah oleh pejabat tinggi di Minut,” beber Pantouw.

Akan kasus korupsi pemecah ombak likupang timur kabupaten Minahasa Utara ini wajib hukunya untuk di tuntaskan pengungkapanya hingga ke aktor intelektualnya ” dan Saya percaya Pihak Penyidik Kejati Sulut Sangat Mampu mengungkapnya sebab menurut saya mereka telah memiliki bukti bukti petunjuk yang mengarah kepada Para aktor Intelektualnya. Tukas Sumber.

( didi )