KPK Nilai Pengadilan Negeri Medan Keliru Tangani Praper



Bagikan Berita ini!

LIDIK. NET – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara praperadilan yang diajukan 4 Anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dari Gatot Pujo Nugroho selaku gubernur Sumut kala itu.

“Dari aspek kompetensi relatif, kami memandang Pengadilan Negeri Medan Tidak Mempunyai kewenangan untuk mengadili praperadilan ini karena kedudukan hukum KPK secara jelas berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Senin (30/7).

Menurut Febri, pihaknya telah menyampaikan dalil tersebut dalam sidang praperadilan hari kedua pada Jumat (27/7) dengan agenda pembacaan jawaban KPK yang diwakili Biro Hukum KPK.

Adapun keempat anggota DPRD Sumut yang mengajukan praperadilan melawan KPK tersebut yakni tersangka Washington Pane (WP), M Faisal (MFL), Syafrida Fitrie (SFE), dan Arifin Nainggolan (ANN).

Dalam permohonannya, para tersangka mengajukan beberapa dalil, di antaranya tersangka Washington Pane mengaku tidak menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho karena mengaku tidak menandatangani bukti penerimaan.

“Tidak pernah menandatangani kwitansi atau slip atau bukti transfer sebagai tanda terima uang. Alasan yang sama juga disampaikan oleh tersangka ANN [Arifin Nainggolan] dan MFL [M Faisal]. Sedangkan tersangka SFE [Syafrida Fitrie] beralasan tidak mengetahui tentang ‘Dana Ketok Palu’,” kata Febri.

Adapun alasan yuridis oleh keempat pemohon yang merupakan wakil rakyat Sumut itu, yakni menilai penetapan seharusnya dilakukan setelah proses penyidikan dilakukan terlebih dahulu.

Selain soal kompetensi relatif, lanjut Febri, KPK sudah menyampaikan dalam jawaban setebal 77 halaman atas pemohonan praperadilan keempat tersangka. Jawaban tersebut secara tuntut menyampaikan kekeliruan para pemohon.

Baca juga:   JK : Hakim Sering Di OTT KPK, Panitra Penyebab Hancurnya Keluhuran Hakim

“Menjelaskan secara runtut kekeliruan-kekeliruan permohonan praperadilan dan menegaskan keabsahan prosedur yang dijalani KPK hingga melakukan penyidikan dengan 38 orang sebagai tersangka,” katanya.

Selain itu, lanjut Febri, sebagian besar alasan praperadilan sebenarnya masuk pada pokok perkara. Bantahan tidak menerima suap dengan alasan tidak ada bukti kwitansi tidak akan memengaruhi penanganan perkara ini karena KPK telah memiliki bukti kuat sejak awal.

Selain itu, pembahasan pokok perkara berada di ranah pembuktian di proses pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan terkait dengan alasan penetapan tersangka seharusnya dilakukan sejak penyidikan, hal ini pun bukan merupakan alasan yang baru dan telah sering diuji di sidang praperadilan.

KPK dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada ketentuan Pasal 44 UU KPK yang bersifat khusus (lex specialis). Dalam hal KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka dapat ditingkatkan ke penyidikan. KPK meyakini, penetapan tersangka terhadap 38 orang tersebut telah memenuhi minimal 2 alat bukti.

“Kami juga mengingatkan kita semua, bahwa proses hukum terhadap 38 tersangka saat ini, termasuk 4 orang pemohon merupakan proses lanjutan,” kata Febri.

Sebelumnya, 12 unsur pimpinan DPRD dan pimp Fraksi di DPRD Provinsi Sumut telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Sehingga kami berharap proses dan hasil akhir putusan praperadilan ini dapat memperkuat penananganan perkara yang dilakukan KPK,” katanya.

Dalam proses pembuktian di praperadilan ini, KPK telah mempersiapkan sekitar 100 bukti yang terdiri dari bukti tertulis dan elektronik, termasuk putusan praperadilan yang dalam pertimbangan membenarkan penetapan tersangka KPK sesuai ketentuan dan sudah 13 putusan tindak pidana korupsi sebelumnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota atau mantan anggota DPRD Sumut termasuk 4 tersangka yang mengajukan praperadilan atas diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari Gatot. Mereka menerima uang sekitar Rp 300-350 juta.

Baca juga:   Habib Risieq Kirim Salam Ke Jokowi Ini Respon Pak Jokowi

Gatot memberikan suap agar anggota DPRD Sumut menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2012-2014, persetujuan APBD Pemprov Sumut 2013-2014 dan 2014-2015, serta agar DPRD tidak menggunakan hak interplasi terhadap Pemprov Sumut tahun 2015.

KPK menyangka puluhan mantan dan anggota legislatif Sumut itu melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap gubernur Sumut dalam kasus ini, di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Pada 27 Juli 2017, jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung. (gatra)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 2926 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini