Mantan Direktur BNPB Dituntut 6 Tahun Penjara

Bagikan Berita ini!

Lidik.Net Manado – Sidang perkara kasus tindak pidana korupsi pemecah ombak di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dengan berkas terdakwa JT alias Tambunan, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado, dengan agenda tuntutan. Senin (15/10) siang tadi.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bobby Ruswin dkk, membacakan tuntutan dengan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diatur yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 6 tahun, denda 50 juta subsidaer 3 bulan, dan juga terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar 1 miliar dan terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh JPU dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan,” ujar Helena Yuniswati Henuk, saat membacakan tuntutan.

Usai mendengarkan tuntutan, Junjungan tampak terkejut dan meminta waktu kepada kuasa hukumnya. “Jadi terdakwa dituntut dengan penjara selama 6 tahun, silakan ajukan pembelaan melalui kuasa hukum. Untuk agenda pledoi akan kita laksanakan pada Jumat (19/10),” pungkas Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar seraya menutup persidangan.

Dalam perkara ini, diketahui kalau terdakwa Tambunan selaku eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didakwa bersalah JPU pada persidangan, Kamis (28/6) lalu.
Dimana, JPU menuding terdakwa turut terlibat atas serangkaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 miliar lebih. Dalam dakwaanya, JPU menyebutkan kalau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2016, bersama sejumlah oknum-oknum lainnya.

Baca juga:   Tabrak Trotoar, Warga Kawangkoan Tewas di Lokasi Kejadian

Selain itu, diuraikan pula bagaimana peran terdakwa dalam perkara ini. “Terdakwa Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.
Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, terdakwa Tambunan ikut dijerat pidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Iin)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3054 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini