Menu MENU
Home » Pilkada » Penetapan Panwas Se Sulut Diduga Syarat Kepentingan, Bawaslu RI Diminta Batalkan keputusan Bawaslu Sulut

Penetapan Panwas Se Sulut Diduga Syarat Kepentingan, Bawaslu RI Diminta Batalkan keputusan Bawaslu Sulut

(461 Views) August 25, 2017 7:57 pm | Published by | No comment

LIDIK – MANADO – Dalam tahap persiapan pilkada serentak di sulawesi utara Penetapan komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utata (Sulut) menuai protes dan nilai sarat kepentingan

Pasalnya, penetapan komisioner Panwaslu yang dilakukan Bawaslu Sulut dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan politik.

“Menurut kami keputusan dalam surat nomor 77/Bawaslu-Sulut/VIII/2017 tentang pengumuman hasil seleksi komisioner Panwaslusangat janggal,” ujar Koordinator Litbang dan Kajian Kepemiluan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Rahmad Machmud dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8).

Dia menambahkan, salah satu kejanggalan itu adalah sikap Bawaslu Sulut yang tak transparan dalam proses pengumuman.

Rahmad menilai Bawaslu Sulut tak memiliki kesungguhan melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan terkait dengan pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antarwaktu yang tertera pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 terkait dengan prinsip seperti pada huruf (d) yaitu kepastian hukum dan huruf (g) yaitu keterbukaan.

Hal yang sama juga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 2 huruf a sampai dengan huruf I tentang asas yang wajib dipedomani sebagai Penyelenggara Pemilu.

“Kami melihat bahwa dalam proses ini Bawaslu Sulut telah mengabaikan hak-hak publik terkait keterbukaan akses informasi. Jika prosesnya tidak diketahui secara penuh oleh masyarakat maka hal ini bisa diindikasikan sebagai pelanggaran sumpah dan janji serta pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Jelas-jelas Bawaslu melakukan pengabaian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Hal pokok yang menjadi sorotan KIPP ada pada Peraturan Teknis Perbawaslu Nomor 10 tahun 2012 pada Pasal 18 Ayat (1)huruf (i) Tentang Kewenangan Timsel menyerahkan enam nama calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggotaPanwaslu Kab/Kota.

Pada peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik Penyelengara Pemilihan Umum pada pasal 5 huruf (a),(g) dan huruf (I) serta pasal (5) huruf (a) dan pasal (9) huruf (c) tentang kewajiban Penyelenggara Pemilu, ada indikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelanggaran.

“Atas fakta di atas, KIPP Sulut menyimpulkan, interval waktu yang digunakan terlalu panjang oleh Bawaslu Sulut mengakibatkan kerawanan terhadap pengambilan putusan atas tiga nama besar Panwaslu kab/kota se-Sulawesi Utara,” kata Rahmad.

Karena itu, KIPP Sulut meminta para pihak, mulai DKPP, Bawaslu RI, Komisi Informasi Publik, dan Komisi Ombudsman RI untuk melakukan klarifikasi dan investigasi menyeluruh pada pengambilan keputusan yang diambil oleh Bawaslu Sulawesi Utara.

Sejak awal kami sudah mencurigai bahwa rekrutmen para panwaslu ini tidak beres karena diduga kuat ada titipan titipan oknum oknum yang memiliki kepentingan politik. Harusnya para panwas ini benar benar independen untuk itu saya mohon pihak bawaslu RI harus mengevaluasi keputusan ini lagi pula ada beberapa oknum yang saat ini sedang terlibat tindak pidana meskipun belum ada keputusan tetapi di kemudian hari jika jadi tersangka maka ini akan mencederai lembaga yang terhormat ini. Pungkas david.

Jika kita semua menginginkan pilkada 2018 mendatang terlaksana dengan jujur dan adil maka harus di mulai dari sekarang untuk merekrut orang orang yang berkempetensi dan tidak terkontaminasi kepentingan politik. Tutupnya. (RED)

Categorised in:

Tidak ada komentar untuk Penetapan Panwas Se Sulut Diduga Syarat Kepentingan, Bawaslu RI Diminta Batalkan keputusan Bawaslu Sulut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *