Astaga, Penetapan Tersangka Yasti Cacat Hukum, Ini Kata Kapolda Sulut



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – Astaga, Penetapan tersangka Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow dalam kasus dugaan perusakan aset PT Conch North Sulawesi Cement, perusahaan semen yang ada di Bolmong ambivalen dan cacat hukum.

Hal ini disampaikan oleh Prof Dr Ahmad M Ali, SH, MH, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem. Sebagaiaman dilansir oleh tribun manado pada tanggal 27 juli 2017 lalu

“Kepolisian daerah sulaweis utara menetapkan bupati  Yasti soepredjo sebagai tersangka seolah-olah sebagai rakyat biasa atau provokator, tanpa didasari pertimbangan hukum dan kewenangan yang melekat pada jabatan bupati,” ujar Guru besar Hukum Universitas Hassanudin Makassar, Kamis (27/7) dalam rilis Humas Pemkab Bolmong.

Ada dua peristiwa hukum yang terkesan hanya dilihat secara sepihak oleh aparat kepolisian, menurutnya.

Pertama aktivitas penambangan yang dilakukan PT Conch North Sulawesi Cement illegal karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan belum memiliki wilayah izin usaha wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

“Kedua, atas nama penambangan illegal, tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Bolaang Mongondow pada Juni 2017.

Hal itu diwujudkan dalam bentuk inspeksi terkait dengan izin-izin perusahaan di lokasi Pabrik PT Conch North Sulawesi Cement, Jalan Trans Sulawesi Lolak, Bolaang Mongondow, oleh Bupati bersama dengan aparaturnya,” terangnya.

Ahmad menjelaskan dpua rangkaian peristiwa hukum tersebut tidak menjadi dasar bagi kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Justru kepolisian menetapkan bupati secara sepihak, sebagai tersangka dalam satu kacamata peristiwa hukum saja.

Tindakan penertiban yang dilakukan bupati tidak dipandang oleh kepolisian, sebagai ekses dari peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh PT Conch North Sulawesi Cement.

Pihak Kepolisian pun, katanya tidak mempertimbangkan aspek kewenangan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya alam dan kebocoran anggaran negara oleh aktivitas illegal.

Baca juga:   Dua Pelaku Judi Togel Diterkam Tim Buser, Lukas : Jangan Coba Coba Catut Nama Petinggi Dalam Urusan Judi

Kepolisian justru menempatkan Bupati Bolaang Mongodow sebagai masyarakat sipil yang bertindak provokatif terhadap aparaturnya dan memandang penertiban dalam kacamata perusakan fasilitas umum.

Pandangan semacam ini bisa berakibat blunder dalam penetapan hukum karena kepolisian tidak secara komperehensif melihat peristiwa hukum ini dari sisi sebab akibat, lanjutnya.

Kepolisian hanya menjalankan tugasnya dengan melihat peristiwa hukum hanya dari satu sisi.

Hal ini bisa mengakibatkan timbulnya tindakan kesewenang-wenangan dan melemahkan fungsi dan kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah.

Padahal urgensi kasus ini terletak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada Pasal 158 menyebutkan

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

“Pada Pasal 158 dapat kita pahami bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan pertambangan mineral dan batubara tanpa disertai dengan izin usaha pertambangan akan dikenai sanksi, dengan kata lain usaha pertambangan mineral dan batubara wajib menggunakan izin usaha pertambangan agar legal dimata hukum,” ungkap Ahmad.

Ia kembali menguraikan kasus ini dari awal. Bahsa kasus dugaan penrusakan properti milik PT Conch Nort Sulawesi Cement ini berawal saat Bupati Bolaang Mongondow memerintahkan aparat Satpol PP untuk menertibkan bangunan perusahaan yang dinilai tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Penertiban tersebut berakhir dengan laporan perusakan aset milik perusahaan itu ke pihak polisi.

Perusahaan mengklaim telah mengalami kerugian materiil berupa kerusakan bangunan sebanyak 11 unit, 240 buah kaca jendela, dan 100 daun pintu pecah.

Baca juga:   Awado Di Ancam Gali Kubur Anaknya Jika Tak Ikut Perintah Sangadi Pilih Yasti - Yani

Bahwa proses penertiban yang dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow sah secara konstitusional untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Tetapi tindakan pengrusakan atas properti milik PT Conch North Sulawesi Cement, dipandang sebagai tindakan pidana oleh kepolisian Pasal 170 KUHP juncto Pasal 52, 55 dan 56 KUHP, dan dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Kepolisian telah memberikan alamat pidana yang salah.

Kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongodow harusnya juga dilihat sebagai sebagai peristiwa hukum untuk menegakan aturan perundangundangan bukan dipandang sebagai tindakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, Ahmad kembali melanjutkan penetapan tersangka Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow adalah tindakan terburu-terburu dan mengandung cacat hukum.

Kesimpulan yang diambil kepolisian tidak mencerminkan profesionalitas dan terkesan subjektif.

Oleh karena itu beberapa hal berikut perlu dilakukan.

Di antaranya upaya penertiban yang dilakukan Bupati Bolaang Mongondow sah karena PT Conch North Sulawesi tidak memiliki izin yang dipersyaratkan oleh Undang-undang.

Perlu penyelidikan independen berkaitan dengan kasus ini karena terdapat sejumlah kejanggalan yakni, adanya dugaan subjektif penetapan tersangka oleh kepolisian.

Perlu ada suatu investigasi menyeluruh pada usaha tambang milik PT Conch North Sulawesi yang diduga telah melakukan penambangan ilegal.

Perlu didalami apakah terdapat tindak kejahatan lain yang mendorong terlaksananya aktivitas ilegal tersebut yang berujung pada kasus penertiban.

“Kapolri jenderal Tito Karnavian perlu melakukan penyelidikan terhadap aparaturnya di semua tingkatan yang menangani kasus ini. Sebab terdapat kejanggalan yang bisa menodai sikap profesionalitas Kepolisian dalam penegakan hukum,” pungkas Ahmad. Sesuai lansiran tribun manado.

Lain hal dengan statmen  Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Bambang Waskito melalui Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo menegaskan pihak polisi cuma memahami serta menjalankan teknis dan prosedur undang-undang dan tidak mengenal serta menghindari politik.

Baca juga:   Sangadi belum terima tunjangan Pemkab Bolmong cuek

“Kita juga prihatin dengan apa yang terjadi pada kejadian perusakan yang akhirnya menjadi proses pidana terhadap tersangka Yasti. Namun hal tersebut harus dilakukan Polda dalam tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum,” jelasnya, Karena jika ada di dalamnya  perbuatan pidana maka Polda harus memprosesnya.

Terpisah aktifis bolaang mongondow Ali Imran Aduka selaku ketua LP2BM mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung langkah kapolda sulut Irjen Pol Bambang Waskito dalam menetaokan tersangka terhadap bupati bolaaang Mongondow Nyonya Yasti hal ini menunjukan profesionalisme aparat kepolisian yang tidak pandang buluh dalam proses hukum sebab setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ( equality before the law) tidak karena dia seorang bupati lalu ada perlakuan khusus.

” kami selaku aktifis sangat mendukung langkah kapolda sulut agar ini dapat menjadi pelajaran bagi para kepala kepala daerah agar tidak arogan dalam menjalankan pemerintahanya. Kami akan terus menunggu dan memonitor perkembangan penyidikan kasus ini hingga mendapat kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Artinya yasti sudah ditatapkan tersangka proses hukumnya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan perundang undabgan yang berlaku di negara ini. ” kami menunggu kejelasan kasus ini oleh penyidik polda sulut demi tegaknya hukum. Siapapun dia namanya sudah melakukan perbuatan pidana harus di hukum. Tukas Ali Aduka

Untuk diketahui tinggal 9 hari lagi genap sudah 60 hari setelah ditetapkanya tersangka pihak penyidik mengirimkan surat kepada presiden terkait proses hukum kepala daerah ini berarti kurang lebih seminggu lagi kita semua akan tau apa dan bagaiamana tindak lanjut dari kasus ini. Tambah aduka mengakhiri. ( red)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 2926 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini