Penyidik KPK Akan Jemput Paksa Frederich Yunadi Pengacara Setnov



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – JAKARTA – KPK memberi ultimatum kepada bekas pengacara Setya Novanto (Setnov), Frederich Yunadi yang mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam agenda pemeriksaan perdana usai dirinya dan dr. Bimanesh Sutarjo ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu, (10/1/2018).

Ultimatum tersebut diberikan KPK agar sang pengacara kondang tersebut tetap hadir ke KPK, paling lambat pada Jumat (12/1/2018) sore.

“KPK masih menunggu FY datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kami pastikan akan menunggu Samapi sore ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Meskipun begitu, diakui oleh Febri, KPK telah menerima surat izin absennya pemanggilan perdananya tersebut. Namun, Febri tetao berharap Fredrich kooperatif dengan panggilan penyidik KPK sebagai warga negara yang baik. Terlebih, Fredrich adalah pengacara yang dianggap melek hukum.

“Kami minta untuk datang hari ini. Yang bersangkutan saya rasa mengerti benar porsinya sebagai pengacara yang mengerti hukum agar menataati aturan dalam KUHAP dan KUHP,” jelas Febri Diansyah.

Kendati telah memberikan ultimatum kepada Fredrich, KPK mengaku belum berencana akan melakukan jemput paksa kepada Fredrich atas mangkirnya pada pemeriksaan perdananya hari ini. “Belum (untuk jemput paksa). Kami masih berprasangka yang bersangkutan akan datang ke KPK,” ujarnya

Sementara itu, saat ditanyakan kepada Kuasa Hukum Fredrich Yunadi, Supriyanto Refa meyakini KPK tidak akan melakukan upaya penjemputan paksa.

Sebab dalam aturan KUHAP, KUHP dan UU KPK Nomor 2002 adalah seseorang tersangka atau saksi dapat dijemput paksa bila mangkir sebanyak tiga kali. “Jadi enggak mungkinlah main jemput-jemput‎,” kata Refa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018) pagi.

Diketahui, Fredrich telah ditetapkan tersangka oleh KPK bersama dengan dr. Bimanesh Sutarjo yang menangani kecelakaan Setya Novanto. Keduanya diduga merintangi KPK dalam menyidik Setya Novanto dan dijerat dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kricom)