Per 31 Oktober Semua Simcard Telephone celullar Wajib Didaftarkan Kembali Sesuai KTP



Bagikan Berita ini!

REGIATRASIKAN SIM CARD HP ANDA UNTUK HINDARI BLOKIR

LIDIK.NET – JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan baik calon pelanggan kartu seluler (kartu perdana) maupun pelanggan lama kartu seluler untuk melakukan registrasi (pendaftaran). Dimulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 dgn menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga.

“Yang pasti 31 Oktober dimulai, tidak bisa tidak,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dlm konferensi pers di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Ia mengatakan registrasi kartu tsb akan divalidasi dengan data kependudukan yg ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri. Dengan demikian, maka data pemilik nomor tersebut valid, sehingga menjadikan data yg lebih tertib.

Selama ini, menurut dia, data kartu seluler tdk bisa membaca data pelanggan sebenarnya padahal program registrasi nomor tsb telah dilakukan sejak 2005. Namun hasilnya masih jauh dari yg diharapkan. Saat ini, dgn perkiraan nomor kartu yg beredar 360 juta sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta. Sementara data satu penduduk dgn satu ponsel diperkirakan 170 juta.

Data kartu seluler yg tdk tervalidasi membuat perilaku masyarakat juga tdk berubah, dan tdk bisa melihat data pelanggan sebenarnya. “Masyarakat beli paket, terus buang, beli paket terus buang, tapi kita punya lost opportunity,” katanya. Dengan registrasi yg telah tervalidasi, menurut dia, akan muncul peluang tumbuhnya industri yg lebih sehat dan lebih baik seiring data pelanggan yg berkualitas.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, registrasi kartu seluler yg divalidasi dgn data dinas kependudukan dan catatan sipil akan menjadikan tata kelola yg lebih tertib.

Baca juga:   Aku Tak Mampu Menolak Hasrat Sopir Pribadiku

Ia memastikan, pihaknya siap melayani utk akses validasi data di dinas kependudukan catatan sipil. Ia mengatakan kemampuan akses data di Kemdagri dlm melayani sebanyak 100 transaksi per detik, sehingga diharapkan dlm empat bulan, registrasi kartu seluler dpt selesai. Ia menambahkan, hingga saat ini, pihaknya telah melayani sebanyak 36 juta akses NIK dari para penyedia layanan telekomunikasi.

*Tidak registrasi, diblokir*

Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo M Ramli, mengatakan pelanggan kartu seluler yg tdk melakukan registrasi akan diberikan sanksi secara bertahap. Bila sampai dgn 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari, bila tdk maka akan diblokir utk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar. Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tdk bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Sementara untuk layanan registrasi tsb, pelanggan cukup melakukan SMS ke 4444 dgn format *NIK#NomorKK#* untuk kartu perdana. Sedangkan pelanggan lama, maka dpt melakukan registrasi dgn format *ULANG#NIK#NomorKK#* Informasi tersebut harus sesuai dgn NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dpt berhasil.

Namun jika data yg dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tdk dpt tervalidasi meskipun telah memasukkan data yg sesuai dgn yg tertera pada e-KTP dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pd Peraturan Menteri ini).

Surat ini menyatakan bhwseluruh data yg disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yg ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1×24 jam. Pelanggan dpt mengunjungi gerai-gerai layanan operator.

Baca juga:   Komnasham Mengutuk The Jakmania, Polisi Harus Segera Tangkap Pelakunya

*Belum tervalidasi*

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, mengatakan, sebelumnya registrasi telah dilakukan pelanggan namun belum ada validasi dari Dukcapil, sehingga seringkali data yang dimasukkan asal-asalan. Untuk itu, melalui upaya ini maka pelanggan tdk lagi bisa sembarangan memasukkan datanya.

“Kita ttk bisa lagi memasukkan data sembarangan karena diminta NIK dan KK yg memiliki nomor yg unik dan hanya satu. Diharapkan sampai Februari memiliki data-data yg benar-benar valid. Ini tonggak database yg bisa dipercaya,” katanya.

Sementara itu, penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Thn 2016 Ttg Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yg terakhir telah diubah dgn Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Thn 2017 Ttg Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Thn 2016 ttg Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

(Sumber : akun Hypolitus Layanan)