Petani Berharap Skim Kredit Kelapa, Umpel: Hal Diatas Akan Tercipta Lapangan Kerja



Bagikan Berita ini!

image

LIDIK.Net, Amurang – Bertahun-tahun sudah, harapan petani kelapa akan mendapat bantuan pemerintah melalui bank belum terpenuhi dengan baik. Padahal, melalui Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU) dan KTNA Nasional sudah mengusulkan hal diatas. Akan tetapi, usulan soal bantuan melalui skim kredit kelapa belum terealisasi.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara, George J Umpel kepada media ini membenarkan hal diatas. ‘’Sudah beberapa tahun APEKSU mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan skim kredit kelapa bagi petani kelapa sendiri,’’ujar Umpel.
Lanjut Umpel, bahwa selama ini justru pemerintah hanya memberi bantuan bibit. Tetapi, kalau bantuan bibit terealisasi, namun apakah pemberian bibit tidak diikuti dengan bantuan pupuk, apakah pohon kelapa tersebut akan hidup.
‘’Jadi, usulnya DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atau pun DPRD Provinsi Sulut kiranya memperjuangkan bantuan skim kredit kepada petani kelapa. Olehnya, bila ada bantuan skim kredit kelapa, otomatis akan tercipta kesempatan kerja yang luas di masyarakat,’’katanya.
Dikatakan anggota KTNA Nasional ini, khusus tenaga kerja dalam hal untuk penanaman harus dilakukan orang yang berpengalaman. Serta, memiliki banyak orang. Agar supaya, akan berimbas bagi orang banyak.
‘’Kalau ada skim kredit kelapa, maka petani akan diberikan kemampuan untuk menyewa tenaga kerja/buruh tani. Maka, akan terciptalah kesempatan yang luas bagi tenaga kerja. Maka masalah kemiskinan akan tertanggulangi,’’sebut Umpel lagi.
Ditambahkannya, bahwa penting disini bahwa peran anggota DPRD Minsel maupun DPRD Provinsi Sulut. Dimana, selama ini hanya mencari aspirasi terkait pembangunan sarana dan prasarana didalamnya infrastruktur.
‘’Namun, soal usulan petani. Baik petani kelapa, cengkih dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Dengan demikian, harapannya agar hal diatas benar-benar terbukti. Seperti saat ini, DPRD Sulut sedang melalukan masa reses I. Jadi, berikan bukti masa reses I untuk mendapatkan aspirasi yang baik demi kelangsungan banyak orang. Jangan hanya jadi symbol semata-mata bagi anggota dewan, bahwa sudah melakukan masa reses, tetapi tidak berjalan sesuai harapan,’’ungkapnya.
(andries)

Baca juga:   Tumbelaka: Pilkada Minahasa "Paket Istimewa dan Komplit" tidak akan terjadi.