Prof Romly Atmasasmita Bongkar Penyimpangan KPK Pada Hak Angket DPR



Bagikan Berita ini!

LIDIK – Jakarta – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dikritik oleh Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) Prof Romli Atmasasmita. Ia menganggap, lembaga antirasuah telah melenceng dari tujuan semula.

Melalui akun Twitternya, @rajasundawiwaha ia memaparkan hasil kajian LPIKP yang dituangkan dalam buku berjudul, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik.

Salah satu poin yang diungkapkannya terkait pendapat negara yang berasal dari denda yang belum terbayar oleh terpidana KPK. Akibat kelalaian KPK itu, negara merugi sebesar Rp 13.123.000.000.

Secara terperinci, dia menjelaskan selama kurun waktu 2005-2013, jumlah denda yang ada yakni Rp 18.123.000.000 namun baru dibayar tunai Rp 5.000.000.000 oleh para terpidana.

Dari sejumlah analisa yang dilakukannya terhadap KPK, ia berkesimpulan bahwa KPK telah banyak melakukan pembiaran terhadap pejabat publik yang tidak mentaati peraturan dan ketentuan, seperti pelaporan LHKPN, gratifikasi, atau dengan kata lain KPK telah melanggar kewajiban hukumnya.

“Pembiaran serupa juga terjadi pada ketidakpatuhan KPK pada rekomendasi BPK tentang penyelamatan keuangan dan kekayaan negara dari sektor hulu migas tahun 2009-2013 yang sebenarnya telah menunjukkan bukti adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan perbuatan melawan hukum,” jelasnya sebagaimana dikutip Kriminalitas.com, Minggu (2/7/2017).

Oleh sebab itu, ia pun siap untuk menjadi salah satu narasumber dalam Pansus Hak Angket KPK yang digagas Komisi III DPR untuk mengoreksi kerja lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo itu.

“Saya siap hadir di pansus jika dipanggil untuk berikan keterangan di bawah sumpah tentang kinerja KPK dan ICW,” tegasnya.

Baca juga:   Tito Karnavian Berjanji Akan Sejahterakan Anak Buah Di Tingkat Bawah

Terkait kinerja Indonesia Corruption Watch (ICW), menurut salah satu anggota Tim Perumus UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini, sebagai LSM, ICW wajib membagikan dana hibah yang diterimanya ke LSM lainnya.

“Kenapa dana segitu besarnya diterima ICW tidak dishare kepada kawan-kawan LSM pegiat anti korupsi yang lain? Jika saya ICW, pasti dana miliaran itu dishare ke corrupt watch daerah-daerah agar masif dan merata bantu KPK, Kejaksaan berantas korupsi,” imbuhnya.

Sehingga, dia mengatakan koreksi dan evaluasi penting dilakukan untuk KPK dan ICW guna menegakkan hukum dan melawan kezaliman.

“Maka untuk melihat penyimpangan dalam kinerja KPK, baca bukunya. Buku itu bersumber data yang diperoleh dari laporan BPK. Mari kawal pansus angket KPK sampai tuntas,” tulis guru besar ilmu hukum itu.

Rupanya pansus Hak angket KPK akan semakin hangat untuk di simak. ( red )