PT Sulenco & PT Conch, Telah Melakukan Aktivitas Ilegal di wilayah usaha Pertambangan Kab. Bolaang Mongondow

Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – BOLMONG – Dari sejumlah temuan berdasarkan pennelitian sejumlah dokumen terkait keneradaan PT. CONCH CEMENT,  Pemkab Bolmong menemukan enam pandangan/kesimpulan sebagai berikut ini:

1. PT Sulenco telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PT Conch bahwa PT Sulenco telah memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama proyek Sulawesi Utara pada tanggal 30 april 2015.

2. PT Sulenco dan PT Conch North Sulawesi Cement, telah melakukan aktivitas ilegal di wilayah usaha pertambangan Kab. Bolaang Mongondow sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010, bahwa badan usaha atau perorangan wajib memiliki WIUP, IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi yang ditanda tangani oleh gubernur.

3. Izin prinsip bidang usaha industri semen yang dikeluarkan oleh BKPM tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tahapan konstruksi oleh PT Conch North Sulawesi Cement dan PT Sulenco Bohusami Cement karena tidak sesuai dengan tata ruang Kab. Bolaang Mongondow. Di mana wilayah konstruksi pabrik PT Conch North Sulawesi Cement dan PT Sulenco Bohusami Cement bukan merupakan wilayah usaha industri namun merupakan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan tata ruang Kab. Bolaang Mongondow.

4. Bahwa surat keputusan kepala BKPM no 17 tahun 2017 tentang perubahan atas surat keputusan kepala BKPM Nomor 24 tahun 2016 tentang penetapan kawasan industri tertentu untuk kemudahan investasi langsung konstruksi hanya dikhususkan pada 32 kawasan industri. Dan Sulawesi Utara khususnya Bolaang Mongondow tidak termasuk di dalam keputusan tersebut.

5. Bahwa PT Conch North Sulawesi Cement dan PT Sulenco Bohusami Cement patut diduga telah melakukan pelanggaran tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 70, bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Dan bila hal tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan kepada pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas.

Baca juga:   WAGUP : Hadiri Gebyar Ketupat di Bolsel

6. PT Conch North Sulawesi dan PT Sulenco Bohusami Cement patut diduga telah melakukan pelanggaran Undang-undang 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung dan Perda Nomor 9 tahun 2016 karena telah membangun 8 bangunanan Mess dan 1 gudang bahan peledak tanpa surat izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow.

(POPAL)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3079 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini