Samudin Ardi Noho Tuding Portal di Pasar Bersehati “Ilegal”

Bagikan Berita ini!

Lidik.Net Manado – Presiden Joko Widodo terang-terangan nyatakan perang dengan yang namanya pungutan liar (Pungli). Namun disayangkan, masih saja oknum-oknum tidak bertanggungjawab tetap lakukan aksi tersebut. Dugaan pungli ini juga sasar Pasar Bersehati Manado, khususnya area Portal Parkir.

Hal ini dilantangkan Ketua Forum Pedagang Bersatu Manado, Samudin Ardi noho saat diwawancarai sejumlah awak media, belum lama ini.

“Kami menyikapi tentang pelaksanaan iuran portal parkir ini, baik secara hukum, sosial dan ekonomi. Secara hukum, sebagaimana Dirut PD Pasar berdalih bahwa dia melaksanakan portal ini sesuai Perda nomor 1 tahun 2013 dan dikatakan di media beliau menghindari pungli, tetapi kajian kami dia melakukan indikasi pungli,” tutur Noho

Lanjut Noho, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, besaran iuran ditentukan melalui Walikota. “Atau Perwako. Disamping itu, lahirnya perda tersebut harus ada persetujuan antara Dewan Kota Manado dan Walikota Manado,” ulas dia.

Untuk itu tambah Noho, Dirut PD Pasar wajib menyadari bila pasar tersebut bukanlah milik pribadi, “Ini milik pemerintah, milik rakyat. Seharusnya dalam menjalankan suatu aturan harus mengajukan terlebih dahulu kepada DPRD Kota Manado yaitu Komisi B, baru dikaji oleh Komisi B tentang aturan atau perdis yang dia berlakukan, kemudian disahkan walikota,” ujarnya.

Terkait dugaan pungli tersebut, dirinya menyorot tupoksi Anggota Dewan yang ada di DPRD Kota Manado. “Selama ini tupoksi mereka tidak jalan. Karena sebagaima perdis nomor 1 tahun 2016, kenaikan tentang iuran kontrak dan ijin lahan ada biaya titipan notaris dan biaya titipan pajak, dan sekarang juga kenaikan perubahan tentang perdis nomor 1 tahun 2018 tidak melalui dewan, tidak dikaji oleh dewan. Bahkan, ada oknum-oknum dewan yang menyetujui produk dari Dirut. Sehingga saya ada masih tidak percaya tentang keberadaan dewan. Dimana topuksi mereka sebagaimana pernah saya sampaikan dalam hearing waktu lalu,” ungkap dia.

Baca juga:   Silang Pendapat pada Reklamasi Teluk Jakarta

Dirinya pun dengan tegas akan melaporkan hal ini ke cyber pungli. “Tinggal menunggu waktu,” sembur Noho

Noho pun menambahkan bahwa seluruh Indonesia Pasar Tradisional tidak ada portal. “Pasar Tradisional itu kan bebas teratur,” tutur dia.

Dirinya menduga, iuran yang diterapkan lewat karcis tidak ada dasar hukum. “Tidak ada pertangungjawaban baik mobil dan lainnya. Barang yang hilang ditanggung pemilik sendiri. Tapi yang perluh saya tegaskan disini adalah payung hukum, berdirinya portal tersebut adalah ilegal,” tandas dia. (Iin)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3054 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini