SETNOV & AHM Kebal Hukum, 6 Politisi Golkar Lainya Dipenjara



Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – Jakarta – Dua Politisi Golkar Yang memiliki Kesaktian alias kebal hukum yakni Setya Novanto sebagai ketua Umum dan Ahmad Hidayat Mus Ketua pemenangan indonesia timur partai Golkar. 

1. SETNOV : Ia dijerat pasal korupsi terkait dugaan korupsi e-ktp dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun papa minta saham itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hal ini dibuktikan dengan di kabulkannya praperadilan terhadap kpk atas status tersangkanya itu oleh hakim cepi.

Sebelumnya Setnov juga terjerat konspirasi papa minta saham dengan beberapa pengusaha besar terkait saham rambang emas frefort. Namun semuanya terkendali dan aman.

2. AHM : ketua pemenangan pemilu indonesia timur partai golkar yang juga mantan bupati sula dua periode ini, juga tak kalah sakti dengam ketua umunya setya Novanto.

Ahm pernah terlilit dua kasus korupsi yakni dugaan korupsi pembebasan lahan bandara bobong.

– Sidang kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang merugikan negara Rp 3,4 miliar kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Jumat (12/8).

Menariknya, dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua PN Ternate Hendri Tobing, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sanana, Andi Chandra menyebut nama mantan Bupati Kepsul Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai tersangka.

“Selain AHM, ada nama Nurohma (istri AHM) dan Ketua Panitia pembebasan lahan Lukman Umasangaji,” ujarnya saat membacakan keterangan ahli dari PPATK, Isnu Yuwana Darmawan.

– kasus kedua yakni dugaan korupsi mesjid raya. Dalam kasus ini AHM di tuntut jaksa penuntut umum 5 tahun namun dalam persidangan AHM di vonis bebas oleh hakim.

Pasalnya, AHM tidak hanya bebas dari jeratan hukum kasus korupsi anggaran Masjid Raya Sula, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 5,5 miliar, melainkan AHM yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II DPP Partai Golkar itu juga tercatat lolos dari kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan Bandara Bobong.

Baca juga:   Masyarakat Indonesia Harus Bersyukur Sebab Pancasila Sebagai Pemersatu

Lolosnya AHM lantaran mantan ornag nomor satu di Pemda Sula itu, menang praperadilan berdasarkan putusun bernomor 3/Pdt/PN/2017 yang dibacakan hakim Katua Aris Fitra Wijaya, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, 22 Februrai 2017 lalu.

Sungguh sakti dua politisi partai golkar ini mereka berdua seakan memiliki kebal hukum.

Pengadilan di negeri ini seakan dipertontonkan dengan lemahnya hulum dmalam menjerat para koruptor yang lihai dan memiliki banyak uang.

Akankah KPK dan lembaga penegak hukum lainya dikalahkan dengam power kedua politisi golkar ini ?

Lain halnya dengan 6 politisi golkar lainya yang terkesan karbitan. Mereka berenam digarap kpk dan tak dapat mwnghindar lagi. 6 politisi ini akhirnya mendekam dibalik jeruji besi lembaga anti rasuah atas perbuatanya.

Ini nama nama 6 politisi golkar yang mendekam dipenjara gara  gara korupsi.

1. RIDWAN MUKTI Kasusnya adalah dugaan suap fee proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong senilai Rp 37 miliar. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyerahkan pemrosesan kasus ini ke KPK dan mendukung supremasi hukum. Dia mengingatkan kader partainya agar tidak melakukan korupsi.

“Justru kita sudah sampaikan saat kita Rapimnas, kita minta jangan sampai terlibat nepotisme, KKN, korupsi, karena sangat merugikan kepentingan bangsa negara,” ujar Novanto pada 21 Juni 2017.

Ridwan Mukti kemudian mundur dari jabatannya sekaligus dari jabatan Ketua DPD Golkar Provinsi Bengkulu. Dia baru setahun menjabat Gubernur Bengkulu.

2. Siti Masitha Soeparno

Perempuan kelahiran 10 Januari 1964 ini adalah Wali Kota Tegal yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Selasa, 29 Agustus 2017.

KPK mengatakan kasus ini adalah dugaan pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah. Total nilai dugaan suap ini Rp 5,1 miliar.

Baca juga:   Ulfa Ancam Penyidik Korupsi Polda Sulut. Akankah Ia Lolos Dari Kasus Korupsi Dana Audens ?

Sitha, begitu panggilannya, merupakan politisi yang punya jejak di lebih dari satu partai. Dia adalah kader Partai NasDem yang kemudian maju ke Pemilu Wali Kota Tegal 2013 lewat usungan Partai Golkar.

Sebagai partai yang menaungi kadernya, Golkar pernah menyatakan akan menyiapkan bantuan hukum bagi Sitha. Ini diungkapkan Sekjen Golkar Idrus Marham.

“Sudah pasti. Protap Golkar siapa pun kader Golkar otomatis kita tugaskan pada ketua bidang hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan sekaligus mengawal agar proses hukum pada fakta yang ada,” kata Idrus, Rabu (30/8/2017).

Namun Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono menyatakan kecewa terhadap Sitha karena tak memberikan kontribusi positif kepada partai.

3.Iwan Rusmali

Pria ini merupakan Ketua DPRD Banjarmasin, Kalsel. Dia diumumkan KPK sebagai tersangka pada Jumat, 15 September 2017.

Iwan tersangkut kasus suap dalam persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) penyertaan modal Kota Banjarmasin kepada PDAM sebesar Rp 50,5 miliar. Total, ada uang Rp 48 juta yang disebut sebagai bagian dari uang suap.

“Dalam OTT ini, KPK mengamankan total Rp 48 juta. Uang itu diduga bagian dari Rp 150 juta yang diterima Dirut PDAM dari rekanan dan telah dibagikan kepada anggota DPRD untuk memuluskan persetujuan raperda penyertaan modal Kota Banjarmasin kepada PDAM,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

4. Tubagus Iman Ariyadi

Dia adalah Wali Kota Cilegon yang menjadi tersangka penerima suap. Status tersangka yang melekat pada Tubagus Iman diumumkan oleh KPK pada Sabtu, 23 September 2017.

Ada modus penggunaan saluran corporate social responsibility (CSR) yang digunakan dalam korupsi ini. Diduga, duit swasta mengalir ke klub sepakbola Cilegon United FC. Tubagus Iman membantah keterlibatannya dalam kasus ini.

Baca juga:   Kabid Humas : Keterangan Satpol PP Beratkan Yasti

Terkait kasus ini, KPK melakukan OTT pada Jumat, 22 September lalu. Uang senilai Rp 1,152 miliar diamankan KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan duit Rp 1,152 miliar itu merupakan bagian dari komitmen sebesar Rp 1,5 miliar untuk sang Wali Kota.

Iman Ariyadi merupakan politisi dari Partai Golkar dan wali kota dua periode. Ia terpilih sebagai wali kota pada periode 2010-2015. Ia juga kembali diangkat sebagai wali kota pada periode 2015-2020.

Jauh sebelum itu, Iman adalah anak salah satu tokoh Cilegon, mendiang Aat Syafa’at. Ia adalah wali kota dua periode pada 2000-2005.

5. Rita Widyasari

Perempuan ini adalah Bupati Kutai Kartanegara. Status tersangkanya diumumkan KPK pada Selasa, 26 September.

Belum jelas betul kasus korupsi apa yang diduga dilakoni Rita. Namun, dari informasi yang dihimpun, Rita diduga menerima gratifikasi terkait izin tambang. KPK pun menegaskan penetapan tersangka Rita bukan berasal dari operasi tangkap tangan (OTT).

Rita adalah politikus Partai Golkar. Pada Oktober 2016, Rita dilantik sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur oleh Ketum Golkar Setya Novanto.

6. Aditya Moha

Anak muda ini merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar dari dapil Sulawesi Utara. Dia terciduk operasi tangkap tangan (OTT).

Aditya ditangkap di Jakarta bersama seorang hakim yang bertugas di Sulawesi Utara. Ada uang asing yang diamankan KPK terkait penangkapan ini.

“Jumat tengah malam KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Sabtu (7/10/2017).

Kolega Moha di DPR yang juga dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, mengaku belum mendengar informasi soal terciduknya Aditya Moha. Dia masih berkoordinasi di lingkup internal Golkar. (Didi)