Sidang Korupsi Pemecah Ombak, Praktisi Hukum Sebut Jaksa Tidak Serius Panggil Bupati Minut Cs

Bagikan Berita ini!

Manado, LIDIK.NET – Sidang perkara korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minut, berbanrol Rp15 miliar dengan terdakwa Junjungan Tambunan, sempat beberapa kali mengalami penundaan.

Itu disebabkan lantaran para saksi yang ditengarai mengetahui seluk beluk aksi proyek mega korupsi yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar tidak mengindahkan panggilan.

Padahal Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan agar Jaksa Penuntut Umum melakukan pemanggilan paksa kepada para saksi yang sering mangkir. Mereka, masing-masing Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Kombes Pol Rio Permana, Alexander Panambunan dan Dicky Lengkey.

Seperti dalam persidangan yang bergulir di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado, Kamis (4/10) kemarin, para saksi yang diduga mengetahui persis aksi pidana itu masih tidak memenuhi panggilan.

Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Vincentius Banar SH MH, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulut Bobby Ruswin SH menyebut kalau mereka tidak bisa menghadirkan Bupati, karena saat ini Bupati sedang bertugas di luar daerah.
“Kami telah memanggil Vonny Aneke Panambunan, Rio Permana, Alexander Panambunan dan Decky Lengkey, namun hanya Bupati yang memberi pemberitahuan, sedangkan yang lain tidak. Dalam surat pemberitahuan yang dikirim, Bupati sedang ada kegiatan di Papua sejak tanggal 1-4 Oktober,” kata Jaksa.

Dalam sidang yang bergulir kemarin, Jaksa hanya menghadirkan Hendri Joudy Palar, oknum dosen di Politeknik. Dalam keterangannya, saksi menyebutkan kalau proyek tersebut memang kekurangan volume.

“Kami ke lokasi kurang lebih tiga kali. Dan saat kami lakukan pemeriksaan, ada selisih kurang atau selisih harga dalam beberapa item, yaitu galian tanah berpasir, pemasangan batu bolder dan penimbunan tanah kekurangan volume,” ucap saksi.

Baca juga:   Frederich : Setnov Bukan Melarikan Diri Tapi Beliau Tidak Ikhlas Diperkosa

Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa.
Menanggapi, terus mangkirnya Bupati Minut Cs dalam sidang korupsi proyek pemecah ombak, praktisi hukum Deswerd Zougira menyebutkan kalau sikap Bupati Minut Cs bisa dijerat pidana.
“Karena itu dianggap menghambat persidangan dan Jaksa Penuntut Umum berhak memberikan pidana,” sebut saksi.

Lebih lanjut, Deswerd menerangkan, Jaksa untuk menindak lanjuti putusan Hakim, yang mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa kepada saksi. Karena sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tak mampu menghadirkan para saksi, Deswerd berpendapat kalau Jaksa tidak serius dalam persoalan kasus itu.

“Masa hanya hadirkan sebagai saksi tidak bisa, kinerja Jaksa pasti akan jauh berbeda jika yang ditetapkan panggilan paksa adalah seorang Kadis. Pasti akan langsung dijemput, hukum harusnya tidak pandang bulu seperti itu,” sebutnya.

Dirinya mengatakan, ketidakhadiran Bupati Minut Cs dalam sidang menandakan jika ada lubang yang masih bisa disisipi pada Kejati Sulut. “Harusnya penegakan hukum tidak dicampur adukan dengan politik. Jika memang jaksa serius menghadirkan mereka baiknya libatkan instansi lain seperti polisi. Jika tidak maka elektabilitas Kejati yang dipertanyakan,” tandasnya.(jg)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3054 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini