Sidang Lanjutan Pemecah Ombak, Nama Rio Permana Dan Vonny Panambunan Semakin Beken



Foto ; Para Saksi Saat Sidang Pemeriksaan

Bagikan Berita ini!

Foto ; Para Saksi Saat Sidang Pemeriksaan
Lidik.net- Sidang kasus dugaan korupsi pemecah ombak di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus bergulir.

Ibarat sinetron setiap episodenya kian menarik untuk disimak dan di ikuti. Hal yang paling menarik tentunya adalah saat nama Kombespol Rio Permana dan Vonny Panambunan kembali disebut dalam sidang perkara korupsi pemecah ombak yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Manado melalui Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar atas terdakwa RMT alias Rosa, SHS alias Steven dan RM alias Roby,  Kamis (5/4) siang kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Slamet Riyanto sidang agenda pemanggilan saksi kali ini menghadirkan 5 orang saksi. Masing-masing Erny Sumendap (pengusaha penyedia bahan dasar), Helmut Manabung, Manuel Sadonda, Nelson Sangadi, Donald Lolowang dimana keempatnya selaku pengawas proyek.

Dalam persidangan tersebut, saksi diperiksa secara terpisah.Saksi Erni lebih dulu dimintai keterangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi Helmut, Manuel, Nelson, dan Donald.

Dalam keterangan keempat saksi Helmut, Manuel, Nelson dan Donald yang diperiksa secara bersamaan terungkap bahwa pengerjaan proyek ini sudah dikerjakan kendati pengawas belum melakukan penghitungan di lapangan.

Perkara ini semakin menarik karena saksi menyebut nama Kombes Pol Rio Permana adalah orang yang mengerjakan itu. “Kami berempat diminta oleh Pak Robby Maukar untuk mengawasi dan melakukan penghitungan dilapangan. Tapi ketika sudah dilapangan ternyata sudah ada pengerjaan dan disana ada pak Rio Permana,” kata Nelson salah satu saksi.

Meski begitu, ia mengatakan tidak pernah sama sekali melakukan pembicaraan dengan Rio Permana. “Kami hanya bertemu dengan Pak Dicky Lengkey dan dia mengakui mengerjakan proyek tersebut atas perintah pak Rio,” timpal Nelson.

Dikatakan oleh Nielson usai turun ke lapangan, keempatnya juga bertemu dengan Steven Solang selaku pihak PPK. “Disana kami mengungkapkan bahwa bagaimana bisa proyek sebesar 15 milliar ini tidak melalui tender tapi penunjukkan langsung,” ujarnya.

“Akan tetapi pak Steven menegaskan bahwa itu semua bisa dilakukan,” sambungnya.

Diakui juga oleh saksi, mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Robby Maukar di Kantor Bupati Minahasa Utara selama 1 jam untuk melakukan presentasi tentang progres pemecah ombak di Likupang, Minahasa Utara. “Disana ada Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Kadis PU Minut Steven Koloay, Terdakwa Rosa dan Vecky Tewu,” ungkap saksi lainnya Helmut Manabung.

Dalam pertemuan itu, saksi membeberkan sempat terjadi perdebatan, dimana saksi dalam presentasinya mengatakan saat itu proyek sudah mencapai 40 persen. Namun, dibantah Steven Koloay yang bersikeras bahwa proyek itu sudah 72 persen.”Ibu Bupati bilang ambil jalan tengah saja karena dirinya buru-buru mau ke Jakarta. Dalam pertemuan itu juga kami mengetahui kalau akan ada pencairan tahap ke dua,” bebernya.

Hal ini kemudian menarik perhatian Maikel Dotulong, salah satu penasehat hukum dari terdakwa Rosa. Saat mendapat kesempatan bertanya, Maikel meminta saksi untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan perkataan Bupati Minut. “Tolong saudara saksi jelaskan apa maksud dari   Bupati Minahasa Utara yang mengatakan ambil jalan tengahnya saja?,” tanya Maikel.

Sayangnya diakui oleh Saksi Nelson bahwa dirinya tidak mengakui maksud dari Bupati.
“Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi yang jelas Bupati berkata begitu,” tukas Nelson.

Maikel kemudian melanjutkan, dalam pengawasan berapa kali saksi bertemu dengan Kombes Pol Rio Permana.
“Kurang lebih tiga kali. Saat itu Pak Rio sedang bersama Dicki Lengkey sedang memerintahkan mobil untuk menurunkan material bangunan pemecah ombak,” terang Nelson.

Diketahui, dalam perkara ini secara umum telah terkuak kalau dana proyek sebesar Rp15 miliar, berasal dari pos anggaran BNPB Tahun Anggaran 2016, yang kemudian dikucurkan melalui  BPBD Minut. Ketika dana miliaran ini diolah tanpa melalui jalur tender, pihak LSM langsung menyorotinya dan menduga telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengerjaan proyek tersebut. Alhasil, mereka langsung membuat laporan ke Kejati Sulut.

Mendengar laporan itu, penyidik Kejati Sulut kemudian bergerak melakukan pengusutan dan akhirnya menemukan berbagai kejanggalan. Menariknya lagi, setelah pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut melakukan audit, terungkap sudah kalau ada kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar dalam pengerjaan proyek tersebut.

Guna membongkar tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, pihak kejaksaan telah menjerat terlebih dahulu tiga calon terdakwa itu dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Tim)