Temuan BPK Jems Salibana Korupsi, Bank Sulut Harus Direktur Baru



Bagikan Berita ini!

image

Lidik – MANADO : Direktur Bank Sulawesi Utara (Sulut), James Salibana (JS) sulit ditemui wartawan sehubungan konfirmasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 14 item.

Saat dikonfirmasi ke kantornya Jalan Samratulangi Manado, Salibana ‘menghilang’. Begitu juga melalui handphone tak mau diangkat. Selanjutnya di SMS juga demikian. Salibana terkesan menghindar untuk memberikan keterangan atau klarifikasi soal temuan BPK.

Menanggapi hal itu, Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulut, Jimmy Tindi menegaskan, Dirut Bank Sulut James Salibana jangan menghalangi tugas wartawan. Apalagi untuk mengkonfirmasi berita dugaan korupsi hasil temuan BPK.

“Polisi dan jaksa harus bertindak usut kasus itu. Kan sudah ada hasil audit BPK. Kenapa diam,” tegas dia.

Seperti dikatakan anggota BPK RI, Rizal Djalil saat menghadiri acara seminar peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, melalui birokrasi yang akuntabel menuju pemerintahan yang bersih di Ruang Lotus Hotel Sintesa Peninsula, beberapa waktu lalu, menyatakan ada 14 temuan masalah di Bank Sulut.

“Adapun 14 temuan yang kami temui ketika melakukan pemeriksaan terhadap Bank Sulut. Mulai dari temuan penyaluran kredit, pengalihan dana, keterlambatan penyetoran dana ke kas negara, hingga peran Bank Sulut dalam perekonomian daerah yang tidak optimal,” kata Djalil kepada wartawan.

Inilah temuan BPK terhadap masalah Bank Sulut:

Pertama, Penyaluran kredit kepada pemerintah Kota Gorontalo dan pihak-pihak istimewa sebesar Rp 9,36 miliar tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Kedua, penyelesaian kredit macet pada empat kantor cabang Bank Sulut mengalami potensi kerugian minimal sebesar Rp8.76 miliar dan tertundanya penerimaan minimal sebesar Rp725.419 juta.

Ketiga, pengalihan pengelolaan portofolio KPPT sebesar Rp 350.9 miliar dari kantor cabang kepada kantor pusat mengakibatkan pendapatan kantor cabang kurang saji sebesar Rp 4.1 miliar.

Keempat, pemberian Special Rate Deposito tidak sesuai dengan SE Direksi Nomor 010/B/TRI/DIR/IX/2009.

Kelima, menurut dia adanya pengendalian terhadap pencetakan dan perpanjangan Bilyet Deposito tidak memadai.

Keenam, pemberian kredit oleh kantor cabang Bank Sulut belum memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Ketujuh, penempatan dana pada Bank lain atau Inter Bank Call Money tidak sesuai SK Direksi dan manual prosedur unit kerja.

Kedelapan, pemanfaatan dana diatas Giro wajib minimum tidak optimal. Kesembilan, PT Bank Sulut tidak melaksanakan keputusan Rups luar biasa Tahun 2008 terkait pelepasan saham PT BPR Prisma Dana.

Kesepuluh adalah pembayaran beban tunjangan hari raya menyalahi peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1994,

Kesebelas, terdapat pembebanan biaya yang dilakukan koreksi fiskal. Keduabelas,  keterlambatan penyetoran penerimaan pajak ke kas Negara,

Ketigabelas,  adanya pembebanan Corporate Sosial Responsibilities, tidak memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran dan adanya benturan kepentingan/hubungan istimewa antara pengurus Koperasi dengan pejabat Bank Sulut.

“Dan temuan terakhir adalah peran PT Bank Sulut dalam pengembangan ekonomi daerah atau Agent of Regional Development kurang optimal,” tegasnya