Menu MENU
Home » Korupsi » Tiga Tahun Tak Masukkan Laporan Pertanggungjawaban ke BPD, ADD Sarawet Kok Bisa Cair?

Tiga Tahun Tak Masukkan Laporan Pertanggungjawaban ke BPD, ADD Sarawet Kok Bisa Cair?

(48 Views) January 12, 2018 7:46 pm | Published by | No comment

LIDIK.NET – LIKUPANG – Dugaan keterlibatan petinggi di Minahasa Utara semakin kuat dengan hadirnya berbagai laporan masyarakat terkait penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur. Ternyata Hukum Tua Desa Sarawet Arnold Makarau belum memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD maupun DD selama tiga tahu yaitu sejak tahun 2015-2017.

“Iya memang wajar masyarakat curiga, saya juga sudah menyurat ke mereka (Hukum Tua Sarawet dan jajaran) sesuai prosedur karena untuk bisa mencairkan ADD (setiap tahun dua kali) harusnya masukkan dulu laporan pertanggungjawaban setiap periodenya ke BPD dan transparan ke masyarakat tentunya,” ungkap Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sarawet Stenly Tunas kepada lidik.Net baru-baru ini.

Stenly mengakui dugaan adanya penyelewenggan ADD terbesit dibenaknya juga karena sudah 3 tahun ADD cair padahal tidak ada Laporan Pertanggungjawaban yang secara resmi diserahkan kepadanya. Dikatakannya di desa ini banyak proyek yang diduga tidak sesuai antara anggaran dan hasilnya. Beberapa diantaranya pembangunan saluran air atau selokan di tahun anggaran 2016 dan 2017 serta pengadaan PAUD/TK bekerjasama dengan GMIM Baitel Sarawet yang kalau ditelusuri RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan pagu anggarannya pasti akan ketahuan adanya ketidaksesuaian dana yang digunakan dengan hasil dilapangan.

Iapun tidak menampik kabar yang mengatakan bahwa tanda tangannya dan cap BPD “sudah dipalsukan” demi memuluskan pencairan ADD. “Pokoknya saya tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari eksekutif Desa Sarawet, sudah tiga tahun jadi kalau selama ini ADD bisa dicairkan.. Itu tanda tanya besar memang,” kata Stenly.

Indikasi keterlibatan petinggi termasuk adanya “setoran melalui kurir” ke Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan (VAP) terus merebak. Pasalnya dalam fungsi pengawasan seharusnya Bupati dan jajaran tahu bahwa pencairan ADD di Desa Sarawet tidak sesuai aturan perundang-undangan. “ADD di Sarawet bisa cair padahal tidak sesuai aturan jadi wajar kalau ada pihak yang menduga itu karena setoran mulus ke pimpinan. Tapi tentu itu perlu pembuktian,” katanya.

Sementara itu, Hukum Tua Desa Sarawet Arnold Makarau saat dikonfirmasi membantah jika ada penyalahgunaan ADD. “Itu tidak benar. Apalagi menyebut-nyebut Bupati terlibat. Semua sudah sesuai aturan dan perangkat saya apalagi Sekretaris Desa sangat cekatan dan serba bisa. Laporan kami beliau (Sekdes) yang atur semua dan pasti tidak ada kesalahan,” ungkapnya via telepon.

Ironisnya keesokan harinya owner media online yang memberitakan ini mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kepala Inspektorat Minut. Pria ini dengan nada keras memberi peringatan supaya jangan sembarang memuat berita tentang Bupati Minut. “Ibu Bupati ini lambang daerah. Jangan sembarangan kalau membuat berita!” tegasnya.

Pada saat menelpon tersebut diduga ia sedang bersama Hukum Tua Desa Sarawet, Sekretaris Desa John Budiman dan seorang Pendamping Desa yang berdomisili di Sarawet. “Anda akan kami lapor ke Polda,” katanya dengan nada mengancam.

Terkait masalah ini, Berty Lumempow pembina GTI mengatakan seharusnya pihak Inspektorat Minut melakukan pengawasan bukan menjadi seperti “biro hukum” apalagi mengkonfirmasi ke pers tapi terkesan kasar. “Harusnya yang memberi konfirmasi Bupati atau humas secara resmi. Rasanya kurang pas kalau dari Inspektorat. Malah inspektorat harusnya mengawasi hukum tua dan jajaran supaya tidak korupsi,” ungkapnya.

Dikatakannya juga bahwa pengawasan terhadap penggunaan ADD juga merupakan amanat Presiden Jokowi. Dikatakannya bahwa dalam beberapa kesempatan Jokowi meminta supaya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang merupakan uang negara harus diawasi semua pihak kepolisian, kejaksaan, BPK, LSM dan pers bahkan warga desa setempat. “Kalau ada laporan (dugaan penyalahgunaan dana negara) sudah seharusnya diselidiki. Kalau tidak terlibat seharusnya tidak usah kebakaran jenggot,” ungkapnya. ( red/ didi)

Categorised in: ,

Tidak ada komentar untuk Tiga Tahun Tak Masukkan Laporan Pertanggungjawaban ke BPD, ADD Sarawet Kok Bisa Cair?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *