Tito Akui Kesulitan Basmi Teroris, Ketua Pansus : Mundur Saja Kalau Tak Sanggup Jadi Kapolri



Bagikan Berita ini!

LIDIK. NET – JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta DPR segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang No 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika DPR tak sanggup, Tito meminta Presiden Joko Widodo langsung mengambil sikap.

Tito berharap Jokowi mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme.

Tito menyebut polisi kesulitan untuk menindaklanjuti penyelidikan mereka dengan payung hukum yang ada saat ini.

“Undang-undang agar dilakukan cepat revisi, bila perlu Perppu dari Bapak Presiden terima kasih,” ujar Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (13/5), dilansir dari Detik.com.

Terkait hal itu, Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafi’i mengatakan usulan itu dinilai tidak pantas karena rentetan peristiwa teror yang terjadi baik di rutan Mako Brimob Depok hingga ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo merupakan bentuk kelalaian pihak kepolisian.

KETUA PANSUS UU TERORIS

“Saya minta kepada pak Tito Karnavian agar dia mencabut pernyataannya itu. Jadi kalau Anda tidak profesional jangan kemudian ujug-ujug mengusulkan Perppu,” singgung Syafii

“Kalau memang Kapolri tidak sanggup lagi memimpin kepolisian ini untuk melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2002 yang melayani, mengayomi dan mengamankan masyarakat, mundur saja deh dari Kapolri,” imbuhnya.

Syafii menegaskan RUU Terorisme tinggal menyisakan persoalan belum disepakatinya definisi terorisme dari pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Komisi III DPR ini menduga ada pengaruh petinggi Densus 88 Anti-teror terhadap persoalan definisi terorisme tersebut. Padahal, pembahasan lain disebut sudah selesai.

Dengan demikian, Syafii mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan Perppu Terorisme terhadap kondisi ini.

“Sangat tidak perlu. Presiden tinggal mendesak panja pemerintah menyelesaikan UU, kasih definisi begitu. Tinggal itu aja,” tuturnya.

Presiden Jokowi sendiri telah mengatakan akan menerbitkan Perppu ini jika pembahasan RUU ini belum selesai pada bulan depan.

(sumber : surat kabar.co)