VAP Lebih Pilih Hadir Di Acara Nasdem Daripada Bersaksi Di sidang Korupsi Pemecah Ombak, Ini Kata Hendra Jacob

Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – Manado – Sidang Kasus dugaan korupsi Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berbanderol Rp15 miliar dan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp8,8 miliar dengan terdakwa JT alias Junjungan, Mantan Direktur Tanggap Darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, kembali akan digelar di Pengadilan Negeri/Tipikor (30/8/2018).

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulut Bobby Ruswin pada tanggal 14 agustus kemarin, ada 10 orang yang dipanggil jadi saksi namun hanya tiga yang memenuhi undangan tersebut.

“Hanya tiga yang bisa hadir,” tutur Ruswin dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar.

Dari tujuh saksi yang tidak hadir, Vonny. A Panambunan atau kerap VAP yang notabene adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara yang melampirkan surat alasan tidak bisa memenuhi undangan dan hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

“Ibu Vonny Aneke Panambunan jadi saksi, tapi ada surat keterangan tidak hadir,” kata Ruswin kepada Majelis Hakim sambil menunjukkan map berwarna merah berisikan surat keterangan dari VAP.

Diketahui, JT alias Junjungan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara No. PRINT-114/R.1/Fd.1/02/2018 tanggal 13 Februari 2018. Dan resmi pula menjadi tahanan Kejaksaan pada Senin (14/5/2018) lalu berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : PRINT- 02/R.1/Fd.1/05/2018 tanggal 14 Mei 2018.

Mantan Direktur Tanggap Darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat ini diduga tidak melakukan kajian yang benar atas usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemakaian Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Baca juga:   AMM Minta KPK Tangkap, Adili & Penjarakan Jance Sajow

Terdakwa diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara.

Terhadap terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Proses penyidikan kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan oknum bupati minut ini terkesan ada bau politisnya, pasalnya publik melihat setelah oknum bupati ini bergabung ke nasdem ia selalu lengket dengan ketum nasdem, ini adalah upaya upaya untuk berlindung sebab semua tau Jaksa Agung adalah kader Partai Nasdem sedangkan kasus korupsi yang diduga keterlibatanya di sidik oleh kejaksaan tinggi sulut. hal ini yang mengakibatkan kami sebagai pemerhati korupsi di sulawesi utara berspekulasi, “saya kasih contoh saja satu, kalau VAP dipanggil oleh Jaksa untuk bersaksi di persidangan selalu saja beliau tidak hadir, dengan berbagai alasan tugas luar dan lain lain, tapi kalau acara partai Nasdem, ia selalu hadir dan terdepan, ini kan udah kebaca sangat jelas ia mau berlindung di partai besutan Pak Surya Paloh itu ,semoga pada tanggal 30 besok yang saya dengar ia dipanggil lagi sebagai saksi dalam sidang junjungan nanti, bupati  minahasa utara yang cantik, sexy dan ramah terhadap semua orang ini, bisa hadir memberikan keterangannya dipersidangan ” Tukas Hendra Jacob, salah satu orator saat demo ke KPK RI, KEJAGUNG RI dan KEJATI SULUT bersama Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia Pdt Hanny Pantow .(REIN,s)

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3078 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini