Wiranto : Pengangkatan Plt Gubernur Dari Polri Akan Dibatalkan Pemerintah

Bagikan Berita ini!

LIDIK.NET – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah memilih mendengarkan aspirasi masyarakat yang memprotes rencana pengangkatan penjabat gubernur dari perwira aktif Polri. Pemerintah bakal membatalkan rencana tersebut terutama untuk pelaksana tugas GUbernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa,” Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2).

Pemerintah sebelumnya berencana mengangkat Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin untuk menjadi Pj Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara. “Untuk Jabar dan Sumut sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti, akan kami lakukan,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, aspirasi yang didengar pemerintah tak hanya berasal dari masyarakat sipil. Dia juga mendengarkan kritik yang dilayangkan para partai politik terkait wacana penjabat gubernur dari perwira tinggi Polri itu.

“Partai politik kan masyarakat juga. Ya sudah, jangan dibahas lagi (wacana penjabat gubernur),” kata Wiranto.

Usulan penjabat gubernur dari perwira tinggi Polri sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, Partai Gerindra melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas adanya usulan dua penjabat gubernur dari perwira aktif Polri ke Ombudsman, Jumat (9/2).

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerinda Said Bakhri memaparkan, usulan tersebut bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Sementara itu Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan penjabat dari Polri akan mempengaruhi netralitas selama Pilkada 2018.
Apalagi bila salah satu calon kepala daerah tersebut merupakan pensiunan Polri.

Baca juga:   Ga baca Rugi !!!! Ideologi Di balik Rokok

Ace mengatakan, pemerintah tak bisa hanya mempertimbangkan regulasi dalam menunjuk penjabat gubernur. Menurutnya, sensitivitas publik terkait persoalan netralitas Polri juga harus dipertimbangkan ketika mengusulkan penjabat gubernur apalagi ini jenderal polisi aktif. ( red )

About admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli 3079 Articles
LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini