4 Pasal Pada UU Teroris Yang Baru Berpotensi Bermasalah

4 Pasal Pada UU Teroris Yang Baru Berpotensi Bermasalah
Spread the love

JAKARTA – LIDIK. NET – DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam UU tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu.

Potensi masalah pertama terdapat pada definisi. Dalam Pasal 1 UU tersebut, terorisme didefinisikan “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Potensi masalah kedua muncul dari Pasal 25 UU Pemberantasan Terorisme baru. Aturan itu mengatur waktu yang bisa digunakan untuk menahan tersangka dan terdakwa kasus terorisme. Total waktu penahanan yang diatur beleid itu, mulai dari tahap penyidikan sampai perpanjangan penahanan maksimal 290 hari. Lama waktu itu melebihi total masa penahanan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama 170 hari.

Potensi selanjutnya terdapat pada pasal 43C ayat (1). Ayat ini menyebut pengertian kontra radikalisasi sebagai “suatu proses terencana, terpadu, sistimatis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme […] untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.”

Terakhir, ketidakjelasan definisi “paham radikal terorisme.” Frase ini tercantum mulai BAB VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (Tirto)

 

Baca juga:   Suami Ingin Poligami, Istri Juga Siap Poliandri

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini