KUTACANE – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (LSM Kompak) Aceh Tenggara sekaligus Koordinator Tim Keamanan SAH, Adnan Kst, angkat bicara menanggapi gelombang kritik yang belakangan diarahkan kepada Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry.
Dalam keterangannya, Adnan menilai bahwa sebagian besar kritik yang dilontarkan terkait isu penanganan pascabencana maupun dinamika politik lokal cenderung disampaikan secara emosional dan tidak didukung oleh data yang komprehensif.
”Kami mencermati adanya berbagai narasi kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Bupati Salim Fakhry, mulai dari persoalan penanganan pascabencana hingga dinamika kebijakan tertentu. Namun, sangat disayangkan karena sebagian kritik tersebut lebih mengedepankan aspek emosional dan minim basis data yang utuh di lapangan,” ujar Adnan Kst.
Menurutnya, ruang kritik merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi sebagai fungsi kontrol sosial. Kendati demikian, ia berpendapat bahwa kritik yang konstruktif seharusnya berbasis pada fakta objektif dan solusi yang terukur, bukan sekadar sentimen yang diduga masih berkaitan dengan residu kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).
”Kita tidak anti-kritik, karena kontrol sosial itu penting untuk menjaga jalannya pemerintahan. Tetapi jika kritik disampaikan tanpa data yang komprehensif dan terkesan digiring pada opini tertentu, publik tentu bisa menilai bahwa hal tersebut sarat akan muatan politis pasca-Pilkada,” tambahnya.
Adnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Tenggara untuk bersama-sama mengawal jalannya pembangunan secara objektif. Ia berharap energi masyarakat dapat difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana dan program strategis daerah demi kepentingan masyarakat luas.
”Saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat Aceh Tenggara adalah kerja nyata dan kolaborasi untuk pemulihan daerah, khususnya pascabencana. Mari kita kawal kebijakan pemerintah daerah dengan cara-cara yang elegan, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok,” tutup Adnan. (Red)






















