APARAT KEPARAT, TAMBANG EMAS ILEGAL DI BOLSEL DIDUGA DI BACKUP OLEH OKNUM KOMBES

APARAT KEPARAT, TAMBANG EMAS ILEGAL DI BOLSEL DIDUGA DI BACKUP OLEH OKNUM KOMBES
Spread the love

LIDIK.NET – MANADO – Saat ini diwilayah bolaang mongondow raya banyak sekali perkebunan yang tananhnya diketahui memiliki kandungan emas tinggi. Akan hal tersebut tidak sedikit ara pemilik modal dan investor berbondong bondong melakukan aktifitas tambang.
https://youtu.be/I9PF5ayGCDE
Lebih menarik lagi berdasarkan informasi yang di dapatkan langsung dari masyarakat ternyata tidak hanya investor dan pemilik modal yang tergiur dengan tambang ini, bahkan oknum aparat kepolisian pun juga diduga kuat memeiliki peran besar dalam aktifitas tambang ilegal  entah sebagai backup oknum pengusaha atau senagaja menanamkan modalnya dalam bisnis tambang emas ini.
Ini salah satu bukti petunjuk tekait dugaan adanya keterlibatan oknum anggota polri di aktifitas tambang emas ilegal di wilayah bolmong.

TKP  Punggung Kuda dan Lokasi Gloria.

Tim silent  tiba di lokasi Punggung Kuda dan Gloria (nama lokasi)Desa Tobayagan Selatan Kec. Pinolosian Tengah Kabupaten Bolsel dengan penuh semangat.

Tim melihat dengan kasat mata adanya aktifitas tambang emas ilegal di lokasi Punggung Kuda yang menggunakan 1 unit alat berat Exavator yang  sedang mengerjakan proses pengisian bak serta teknisi sedang mencampur material olahan emas di dalam bak penyiraman/rendaman.

selanjutnya tim langsung melakukan Wawancara atau eliciting terhadap Opa Loleng (Pekerja) dan opa loleng menjawab
1. Menurut opa loleng, bahwa kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut baru berjalan kurang lebih 3 Minggu dan yg mendanai adalah Sdr. Ewan buce
2. Pengolahan tersebut akan dilaksanakan 1 kali dulu untuk mengetahui hasilnya, jika dianggap menguntungkan maka kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan skala lebih besar.

Setelah mewanwancarai beberapa orang di lokasi punggung kuda, tim silent langsung menuju Lokasi Gloria (Lokasi Sigartalong).

Disana tim mendapati salah seorang pekerja berkaos kuning dan tim  langsung melakukan Wawancara terhadap orng tersebut, dan ternyata orang itu  diduga kuat adalah oknum anggota polri.

Baca juga:   Hanya Kurang Dari 6 Jam Teroris Penembak Pos Polisi Lalulintas Dibekuk

Terhadap Oknum tersebut tim melakukan wawancara dan ia mengaku bahwa  dirinya dan salah satu giologis bernama Urif
sedang melakukan ekploitasi dan sempling lokasi tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh salah seorang oknum berpangkat kombes yang belakangan diketahui merupakan salah satu pejabat teras  Polda sulut.

Akan hal ini sangat jelas oknum oknum tersebut sudah mencundangi aturan yang berlaku di institusinya dan harus mendapat hukuman atau sanksi tegas dari kedinasan sebab mereka sudah berani melanggar perintah bapak kapolri.

Catatan ini tentu beresiko tetapi demi kebaikan institusi yang pernah membesarkan saya dan saya hormati serta banggakan sampai saat ini, maka sayapun harus berani melangkah dan akan membuat laporan ke bapak kapolri guna menurunkan tim khusus menyelidiki keterlibatan oknum polisi berpangkat kombes ini.
Benar tidaknya catatan ini atau informasi ini dibutuhkan tim independen yang turun menyelidiki, paminal mabes polri dibawah pimpinan Kombes Pol Hendra Kurniawan paling pas untuk melakukan penyelidikan permasalahan ini agar benar benar yang terungkap adalah fakta yang sebenarnya bukan rekayasa karena hasil lobi lobi oknum aparat yang keparat.
Kami juga akan menyurati Bapak Menkopolhukam akan peristiwa ini juga ke Jenderal Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan. mengingat sesuatu dan lain hal dengan alasan keamanan dan balas dendam oknum oknum tertentu dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya.
Inilah Aturan yang Melarang Anggota Polri Berbisnis, dijelaskan bahwa fungsi dan tugas pokok Kepolisian telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian RI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 2 dalam UU Kepolisian menyatakan Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan Tugas pokok Kepolisian RI adalah a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 UU 2 Tahun 2002. Sementara, tugas pokok Kepolisian RI diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002.
Dalam melaksanakan tugas memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, ada beberapa larangan bagi anggota Kepolisian. Larangan itu diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 5 PP No.2/2003:
Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
  1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan politik praktis;
  3. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  4. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
  5. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
  6. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  7. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
  8. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
  9. menjadi perantara/makelar perkara;
  10. menelantarkan keluarga.
Sementara, Pasal 6 PP 2 Tahun 2003 menjelaskan mengenai larangan dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian.
Pasal 6 PP 2/2003:
Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: 
a.    membocorkan rahasia operasi kepolisian;
b.    meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
c.    menghindarkan tanggung jawab dinas;
q.   menyalahgunakan wewenang;
Berdasarkan penjelasan klinik hukumonlinedi atas, dapat disimpulkan bahwa anggota kepolisian tidak boleh berbisnis atau memiliki usaha terlebih lagi dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenangnya. Jika melanggar, maka anggota kepolisian tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin.


Anggota Kepolisian RI yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Hal ini seperti diatur dalam PP 2 Tahun 2003, yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (2).

Pasal 7
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.
Pasal 8
  1. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
  2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
Pasal 9
Hukuman disiplin berupa:
  1. teguran tertulis;
  2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
  3. penundaan kenaikan gaji berkala;
  4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  5. mutasi yang bersifat demosi;
  6. pembebasan dari jabatan;
  7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Pasal 11
    1. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
    2. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini