DPRD Sulut Gelar Paripurna Penjelasan Gubernur Tentang Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2020

DPRD Sulut Gelar Paripurna Penjelasan Gubernur Tentang Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2020
Spread the love

LIDIK.NET, Sulut- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin rapat paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur Sulut dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sulut, Serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020, yang digelar diruangan rapat paripurna Selasa, (5/11/19).

Sebelum penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda TA 2020, kegiatan dibuka dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu.

Olly Dondokambey SE selaku Gubernur Sulut Menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas pelaksanaan rangkaian agenda rapat paripurna tersebut.

“Berkat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan yang kuat, serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kita senantiasa mampu merajut tantangan pembangunan menjadi pejuang bahkan kekuatan Sulawesi Utara dalam menghadapi era persaingan global, di mana tahun 2018 kita berhasil mewujudkan sejumlah program pembangunan yang progresnya bisa dilihat dari capaian makro pembangunan daerah Sulawesi Utara antara lain ada indeks pembangunan manusia yang mampu kita tingkatkan menjadi 72,2%. Pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 6,01% di mana angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Gubernur.

Diluar perkembangan makro daerah, Gubernur mengatakan ada banyak pencapaian kesuksesan dan keberhasilan-keberhasilan yang mampu diraih dan ditorehkan bersama hingga tahun 2019 antara lain seperti peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, masih banyak yang harus di mantapkan bersama, sehingga pembangunan untuk di tahun 2020, Pemerintah Sulawesi Utara menerapkan tema kerja Pemerintah Daerah yang Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur dengan 7 prioritas pembangunan yakni Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Pemantapan Sumber Daya Manusia, Pariwisata,Ketahanan Pangan Industri Ekonomi Kreatif,Pemerataan Infrastruktur,Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Sukses Pemilu Kepala Daerah,Reformasi Birokrasi serta Mitigasi Bencana,Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam RAPBD ini, berdasarkan Kemendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 telah dialokasikan dana pilkada masing-masing untuk KPU Rp220 miliar, Bawaslu Rp110 miliar, TNI/POLRI Rp30 miliar, di mana dana itu merupakan akumulasi dari APBD Perubahan tahun 2019 dan RAPBD TA 2020.

Baca juga:   Bupati SWM Evaluasi Kehadiran Tenaga Honorer Termasuk Satpol PP

“Artinya, dana KPU sebagian sudah kita tetapkan di APBD Perubahan 2019,” imbuhnya.

Dilaporkan pula, untuk alokasi anggaran pendapatan daerah telah terjadi perubahan dari alokasi pada saat penyampaian KUAPPAS dengan penyampaian nota RAPBD ini, karena harus menyusuaikan dengan surat Menteri Keuangan nomor S/702/K.02/2019 tentang penyampaian perincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020. Hal ini berdampak pada penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah dalam APBD 2020.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Para Wakil Ketua DPRD Sulut, anggota DPRD Sulut,Forkopimda, pejabat jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, perwakilan OJK, beserta para undangan lainnya. (Adv_Jeferson)

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini