Gugatan Jadijo DiKabulkan secara keseluruhan Oleh Hakim, Tatong Bara Terancam

Gugatan Jadijo DiKabulkan secara keseluruhan Oleh Hakim, Tatong Bara Terancam
Spread the love

LIDIK.NET – MANADO – Hakim PTUN Manado, Senin (14/01/19) tadi mengabulkan gugatan perkara nomor 42/G/2018/PTUN.Mdo. Gugatan yang diajukan oleh tim pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu periode 2018-2023, Jainuddin Damopolii – Suharjo Makalalag (JadiJo), lewat kuasa hukumnya Salahuddin Pakaya SH bersama tim, ini terkait dengan dugaan penyelagunaan wewenang Kapala Daerah dalam hal ini Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara.

Salah seorang kuasa hokum JadiJo, Febriyan Potale SH, kepada media mengatakan, gugatan mereka oleh Majelis Hakim PTUN Manado, diterima semuanya.

“Agenda sidang tadi mendengarkan putusan Majelis Hakim. Dan hasil putusannya, secara keseluruhan gugatan kami diterima oleh Hakim PTUN Manado,” kata Febriyan lewat selular, Senin (14/01/19).

Diapun menjelaskan dalam perkara nomor 42 tadi, mutasi atas ASN dilingkungan Pemerintah Kotamobagu oleh petahana Wali Kota, salah.

“Itu salah, karena mutasi ASN yang dilakukan petahana saat itu melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, tidak mengantongi ijin Menteri Dalam Negeri,” tambah Febriyan menjelaskan.

Dia juga menambahkan, putusan tadi harus dijalankan oleh Pemerintah Kotamobagu, yaitu mengembalikan ASN yang dimutasi ke posisi semula, serta satu bukti tambahan untuk perkara nomor 47, yaitu gugatan ke KPU Kotamobagu atas SK penetapan calon Wali Kota Kotamobagu di pilkada 2018, tandas Febriyan.

Sementara itu, Pemerintah Kotamobagu lewat Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta dikonfirmasi atas putusan tadi serta pernyataan dari pengacara JadiJo bahwa petahana Wali Kota Kotamobagu, salah atas mutasi yang dilakukan, enggan menjawab panggilan telepon awak media. Pun pesan singkat WhatsApp yang di kirim, hingga berita ini tayang belum juga ada balasan.

Untuk diketahui, UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 dan 4, menjelaskan, calon Kepala Daerah petahana, dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan secara tertulis dari Mendagri. Sementara, petahana Wali Kota Tatong Bara, atas pejabat Eselon IV yang dimutasi.

Baca juga:   Senduk, Mendesak Kejaksaan Negeri Kotamobagu Menyelidiki Dugaan Kecurangan ULP Bol Mong

Insyah allah putusan ini memberikan titik terang bahwa adanya inprosedural dalam mutasi jabatan tersebut dalam rangka menghadapi pilwako kota kotamobagu kemarin. Nantinya putusan perkara nomor 42 ini jika sudah incrah akan menjadi alat bukti gugatan kami terhadap KPU sehingga bisa jelas bahwa adanya kesalahan administrasi yang akan berdampak pada sanksi diskualifikasi meskipun sudah dilantik. Ini negara hukum dan kita wajib melaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Jika allah berkenan kita menangkan lagi perkara no 47 maka Walikota saat ini terancam di ganti. Imbuh Febryanto Potale SDB.

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini