Hadiri Acara di Sutan Raja, VAP Abaikan Agenda Persidangan

Hadiri Acara di Sutan Raja, VAP Abaikan Agenda Persidangan
Spread the love

Lidik.Net Manado – Sidang perkara kasus tindak pidana korupsi pemecah ombak di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), dengan berkas terdakwa JT alias Tambunan, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Manado. Kamis (30/8) siang tadi.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, serta jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sulut Bobby Ruswin, dkk, telah memanggil sepuluh orang saksi. Namun hanya tiga orang yang bisa hadir dan memberikan kesaksian dalam persidangan.

“Kami telah memanggil Forsman Daneil, Ferry Wongkar, Vonny Veronika Seon, Dicky Lengkey, Alexander Panambunan, Petrus Makaraw, Steven Koloay, Erwin Salangka, Rio Permana Mandagi, dan Vonny Aneke Panambunan, untuk bersaksi di persidangan,” ujar JPU Bobby Ruswin.

Dari kesepuluh saksi, hanya tiga yang bisa hadir yakni Steven Koloay sebagai mantan kepala dinas PU di Minut, Erwin Salangka sebagai mantan kepala bidang rehabilitasi dan dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, dan Ferry Wongkar.

“Untuk Petrus Makaraw sedang dinas keluar kota dan Vonny Aneke Panambunan (VAP) sedang ada acara pembukaan rakornas camat di hotel Sutan Raja Kabupaten Minut. Untuk saksi lainnya tidak ada pemberitahuan. Jadi 7 saksi yang tidak hadir ini adalah panggilan kedua,” ungkap Robby.

Dalam perkara ini, diketahui kalau terdakwa Tambunan selaku eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didakwa bersalah JPU pada persidangan, Kamis (28/6) lalu.
Dimana, JPU menuding terdakwa turut terlibat atas serangkaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 miliar lebih. Dalam dakwaanya, JPU menyebutkan kalau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2016, bersama sejumlah oknum-oknum lainnya.

Baca juga:   Hanya Karena Tersinggung, Buruh Bangunan Tewas Ditikam

Selain itu, diuraikan pula bagaimana peran terdakwa dalam perkara ini. “Terdakwa Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, terdakwa Tambunan ikut dijerat pidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Iin)

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini