Hendra Jacob Minta Tipikor Polda Bidik Dugaan Korupsi Pemkab Talaud Sebelum Elly Lasut Jabat Bupati

Hendra Jacob Minta Tipikor Polda Bidik Dugaan Korupsi Pemkab Talaud Sebelum Elly Lasut Jabat Bupati
Spread the love

Talaud – LIDIK.NET – Berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2018 memperlihatkan angka kerugian Pemkab Talaud yang tudak sedikit yakni sebesar Rp. 20.364.733.541, 28.

Tentunya Jumlah kerugian negara ini amat sangat fantastis. hal ini diakibatkan karena bobroknya kinerja pemerintah kabupaten Talaud dan kontraktor selaku rekanan dalam pelaksanaan proyek pemerintah kabupaten kepulauan Talaud.

Dua pihak ini harus dan wajib bertanggungjawab atas kerugian negara yang sudah di periksa dan di nyatakan TGR itu.

Tuntutan ganti rugi (TGR), yakni pihak III atau kontraktor sebesar Rp. 12.397.332.493, 98 wajib di kembalikan jika tidak, maka dipastikan kontraktornya akan bermasalah hukum.

Selain kerugian negara yang di timbulkan oleh pihak ke III (kontraktor) ada juga kerugian negara yang di timbulkan oleh pegawai/ASN dan pejabat lainnya yakni sebesar Rp7.967.411.047, 30.

Perlu di ketahui publik bahwa berdasarkan aturan serta mekanisme TGR, diberikan batas waktu pengembalian seelama 14 hari sejak perintah kepala daerah setempat. Jika melewati batas waktu yang di tentukan yakni 14 hari, maka lembaga penegak hukum berhak melakukan penyelidikan adanya perbuatan melawan hukum yakni Tindak pidana korupsi.

Setiap tindakan penyelenggara negara yang telah merugikan keuangan negara. “KPK, Polri dan Kejaksaan berhak menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi tersebut. Pungkas Alfrets
Pada jumaat (3/4/2020), di Manado.

Lewat 14 Hari usai pemeriksaan Inspektorat, KPK, Polisi dan Jaksa Berhak Usut Kerugian Pemkab Talaud Jaman Sebelum Elly Lasut menjabat sebagai bupati Talaud jika tidak di lakukan ganti rugi.

Memang saat ini negara sedang fokus pada penanganan pandemi covid19, namun saya kira namanya korupsi pasti tidak akan di biarkan.

Sementara itu, Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga (E2L-MAP) menegaskan, jumlah kerugian harus segera diselesaikan, kalau pihak-pihak tersebut tidak mau berurusan dengan hukum. “Kerugian daerah harus segera dilunasi karena merugikan negara,” tegas E2L, di Melonguane, Jumat (3/4/2020).

Pengembalian kerugian daerah lanjut E2L, harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal 3 April 2020.

Bupati pun memerintahkan inspektorat, agar segera menginformasikan kepada pihak terkait atas kerugian daerah, untuk segera menyelesaikan kerugian tersebut. “Bebas atas kerugian daerah merupakan syarat dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan,” tandas E2L.

Atas dugaan korupsi yang terjadi di pemkab Talaud tersebut Aktifis Anti Korupsi Hendra Jacob meminta Subdit Korupsi Kriminal Khusus Polda Sulut untuk melakukan penyelidikan, jika kemudian penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup silahkan di lakukan penyidikan. Apapun situasinya saat ini namanya korupsi harus di perangi tentunya dengan memperhatikan instruksi Kapolri dimana tetap melakukan proses penyidikan namun selektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan coronavirus ini. Tukas HJ. mengakhiri.

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini