Hengki : PRABOWO akan membebani Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Hengki : PRABOWO akan membebani Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Spread the love

Jakarta – LIDIK.NET – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin telah berlangsung aman dan lancar pada Minggu, (20/10/2019).

Peristiwa kenegaraan yang dihadiri para kepala negara dan perwakilan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia, merupakan awalan yang sukses dan bisa menjadi contoh keberhasilan Indonesia mengelola politik dan konflik politik untuk bangsa dan negara-negara di seluruh dunia.

“Kami turut bersyukur, dan mengapresiasi kesuksesan itu sebagai kemenangan rakyat Indonesia,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Syarikat 98, Hengki Irawan dalam siaran pers organisasi para aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, yang ditandatangani pula oleh Sekretaris Jenderal Syarikat 98 Abdullah Taruna, Senin, (21/10/2019)

Menurut Hengki, duet Kepemimpinan Nasional periode 2019-2024 Ir. Haji Joko Widodo- Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin sudah semestinya menjaga awalan yang sukses itu dalam pengambilan keputusan seterusnya secara berkesinambungan.

“Penyusunan Kabinet Pemerintahan hasil Pemilu 2019 tersebut juga harus dijaga. Tidak memasukkan nama orang-orang yang rekam jejaknya terkait dugaan pelanggaran HAM Berat ke dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah bagian dari menjaga awalan yang sudah baik itu,” kata Hengki Irawan.

Komitmen tersebut bukan saja untuk mewujudkan politik kerakyatan, demokrasi dan kebangsaan, melainkan juga dalam rangka melempangkan jalan bagi upaya mewujudkan Indonesia Maju dalam lima tahun mendatang.

“Dewan Pimpinan Syarikat 98 berkomitmen untuk menyukseskan hal itu. Syarikat 98 mewanti-wanti agar Prabowo Subianto tidak dimasukkan ke dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf, “ tuturnya.

Syarikat 98 menyebutkan tiga alasan kenapa harus menolak pelibatan Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

“Prabowo Subianto, diduga bagian dari Pengambil komando peristiwa pelanggaran HAM Berat, Penghilangan Paksa 13 aktivis dan Penyiksaan 9 Aktivis yang sekarang merupakan saksi atas kejahatan HAM tersebut,” ungkap Hengki Irawan terkait alasan pertama.

Baca juga:   OSO : kader yang tidak menjaga marwah partai sudah seharusnya dipecat

Kedua, lanjut Hengki Irawan dalam siaran persnya, Handy Cap Prabowo tersebut akan membebani Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, khususnya dalam penegakan Hukum mengungkap Kasus Pelanggaran HAM Berat.

“Pembagian strategi diduga kampanye dengan penyebaran kabar hoax atau bohong, dan fitnah yang berpotensi memecah belah bangsa. Tidak bisa tidak, Prabowo Subianto harus turut bertanggung jawab karena terkesan bersikap membiarkan,” kata Hengki tentang alasan ketiga, memungkasi siaran pers Dewan Pimpinan Nasional 98.

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini