Kejagung RI Akan Periksa Kembali Walikota Manado Terkait Dugaan Korupsi Dana Banjir Manado

Kejagung RI Akan Periksa Kembali Walikota Manado Terkait Dugaan Korupsi Dana Banjir Manado
Spread the love

Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut kembali akan diperiksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung RI, Adi Toegarisman mengatakan pihaknya berencana kembali memeriksa Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut sebagai Saksi pekan depan.

Adi mengungkapkan pemanggilan kepada politisi Nasdem itu terkait lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penanggulangan bencana banjir bandang di Kota Manado pada 15 Januari 2014 lalu.

“Ya pekan depan nanti akan dipanggil lagi. Tunggu saja,” tutur Adi, di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat (01/11/2019).

Terkait empat tersangka lainnya yang masuk dalam perkara, Adi mengungkapkan jika penyidik sudah melakukan pelimpahan tahap pertama ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti kelengkapan syarat materil dan formilnya.

Keempat Tersangka yakni FS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, MJT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemkot Manado dan YSR serta AYH selaku pihak swasta.

Lanjutnya, jika syarat materil dan formil sudah lengkap, maka JPU akan menerbitkan P21 atau berkas lengkap, kemudian dilanjutkan tahap dua.

“Nah kalau yang keempat tersangka itu sudah tahap satu, tinggal finalisasi saja dari JPU ya,” kata Adi lagi.

Sebelumnya, GS Vicky Lumentut pernah tiga kali dipanggil oleh tim penyidik sebagai saksi.

Terhitung dua kali, Vicky pernah mangkir. Pemanggilan pertama dilakukan pada 24 Agustus 2018. Panggilan kedua dilakukan pada 24 September 2018.

Mantan politisi Partai Demokrat yang ‘lompat pagar’ ke partai Nasdem itu sempat mangkir dengan alasan sakit.

Meski sempat mangkir, Vicky akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada 2 Oktober 2018 lalu.

Partai Demokrat pun memecat Vicky yang dinilai telah bergabung ke Partai Nasdem.

Baca juga:   Dua pemuda toraut adu nyali saling tebas

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan ketika itu mengatakan pemberhentian itu terkait dengan kepindahan Vicky ke Partai Nasdem.

Demokrat menduga keputusan pindah partai itu terkait dengan kasus hukum yang tengah menjerat Vicky.

“Patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke Nasdem terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya,” kata Hinca, Jumat (28/9/2018) lalu.

Pada Agustus 2019 lalu, 5 orang tim Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) sempat mendatangi kota Manado.

Selama 14 hari, tim ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 40 orang saksi dan juga tersangka.

Kedatangan tim Kejagung RI ini ternyata juga untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek revitalusasi pasar Pinasungkulan Karombasan Manado tahun 2017 lalu.

Diketahui, revitalisasi pasar Pinasungkulan Karombasan Manado ini menelan total anggaran sekisar Rp 23 miliar lebih.

Sekisar Rp 14.730.781.000 bersumber dari APBD Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan sekisar Rp 9.232.900.000 bersumber dari APBN Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.

Informasi yang berhasil dirangkum Portalsulut, pihak Kejagung RI telah memanggil mantan Dirut PD Pasar, FK dan Kadis PUPR Kota Manado. (xx)

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini