MJP Fokus Pada Persoalan Perempuan Dan Anak Dalam Kopdar.

MJP Fokus Pada Persoalan Perempuan Dan Anak Dalam Kopdar.
Spread the love

LIDIK.NET, SULUT – Transparansi kepada masyarakat Sulut telah menjadi komitmen Anggota DPRD Sulut Melky J. Pangemanan (MJP). Sebagai bukti, Senin (18/11/19) MJP kembali menggelar Kopdar guna melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober kemarin, sekaligus diskusi publik mengenai perempuan dan anak sampai pada realisasi anggaran di dinas terkait.

Diskusi publik bertema ‘Perempuan Dan Anak, Menilik Anggaran Dan Realitas’. Turut hadir pula dalam diskusi ini yakni kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut Mieke Pangkong, LSM Suara Perempuan, mahasiswa dan Para wartawan.

Mengawali diskusi MJP melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober lalu.
“Puji Tuhan saya masih dan tetap konsisten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Setiap hari dari jam 9 pagi pintu ruangan saya terbuka untuk penyampaian aspirasi,” ucap Pangemanan.

“Jangan sampai perempuan dan anak jadi warga negara kelas 2. Dan dalam tupoksi saya sebagai anggota DPRD tentunya akan mendorong agar penganggarannya memadai,” kata MJP.

Kepala DP3A, Mieke Pangkong mengakui untuk belanja langsung mengalami penurunan.
“Kalau 2019 sekitar Rp 5 miliar, untuk tahun 2020 mendatang ada anggaran Rp 3,5 Miliar,”ujar Pangkong.

Menanggapi itu, Pangemanan mengatakan Memang APBD 2020 telah disahkan tapi ada peluang untuk menambahkan anggaran di APBD- perubahan guna untuk peningkatan mutu perempuan dan anak yang ada di Sulut. Fungsi anggota DPRD adalah mengawasi dan memastikan bahwa DP3A Sulut dapat menjalankan tupoksi,komitmen dan program mereka dengan baik dan benar. Tentunya dengan terukur dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan.

“Tak hanya itu, untuk ranperda traffiking ini sudah masuk propemperda tahun 2020. Makanya ini juga sudah menjadi komitmen saya untuk mengawal. Memang ada pesimisme kemarin bahwa ini sudah masuk propemperda tahun 2019 tapi tidak sampai diperdakan. Ini memang butuh kerja kolektif, tentu didalamnya ada peran media dan juga masyarakat untuk selalu mendorong hal ini. Mengingat Perda Traffiking ini sudah sangat dibutuhkan. Perda traffiking ini terakhir pada tahun 2004 dan UU tentang traffiking adanya tahun 2007 seharusnya sudah ada harmonisasi agar kedepannya kita tidak akan dengar lagi keluhan terkait kecilnya anggaran, persoalan perempuan dan anak tidak diseriusi dan lain sebagainya,” Melky J. Pangemanan.
(Jeferson)

Baca juga:   "DPRD SULUT GELAR PARIPURNA LKPJ TA 2017".

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini