Anggota DPRD, Mokoginta Minta Kapolda Segera Turun Ke LOKASI PETI POTOLO BOLMONG

Anggota DPRD, Mokoginta Minta Kapolda Segera Turun Ke LOKASI PETI POTOLO BOLMONG
Spread the love

Warga Bolmong Tagih Janji Kapolda Sulut Tutup Tambang Ilegal Potolo

LIDIK.NET – MANADO –  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Royke Lumowa MM ditagih janjianya untuk menutup dan memberantas tambang Ilegal yang berada di sejumlah tempat di Sulut, terutama Tambang di Potolo, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kotamobagu.

Kepada wartawan Wahyudin tokoh masyarakat setempat meminta Kapolda Sulut membuktikan janjinya untuk mendatangi lokasi tambang Ilegal yang di Sulawesi Utara, seperti di Kabupaten Mitra, Boltim dan terutama di Kabupaten Bolmong dan Kotamobagu yaitu Patolo karena telah memakan banyak korban, apa lagi tambang tersebut masih terus bermasalah.

“Saya yakin bapak Kapolda akan ke Patolo untuk melihat langsung kondisi tambang disana, yang diduga kuat dikuasai oleh sejumlah pemilik modal yang disebut-sebut masyarakat setempat istilah 9 Naga,” ujar Wahyudin kepada awak media, Rabu (4/3/2020).

Selaian Wahyudin, anggota DPRD setempat Mokoginta juga meminta Kapolda Sulut yang juga putra daerah segera turun ke lokasi tambang Potolo, karena tambang tersebut sudah sering meresahkan masyarakat karena terjadi konflik, sehingga sudah menelan sejumlah korban jiwa.

“Di lokasi tambang Potolo sudah banyak yang meninggal, karena itu Kapolda sebaiknya turun ke lokasi melihat kondisi setempat,” ujar Mokoginta.

Sebelumnya Kapolda Sulut dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa kegiatan yang ilegal-ilegal tidak boleh beroperasi, apa lagi jika ada anggota polisi yang melakukan back up karena hal itu melanggar hukum.

Kapolda Irjen Pol Royke Lumowa MM menegaskan, tidak boleh ada anggota polri back up yang ilegal-ilegal apa lagi tambang, karena saya sudah mendapat informasi tersebut.

Mantan Kapolda Maluku dan Kakorlantas itu mengatakan, kegiatan pertambangan bisa merusak lingkungan, jika tidak di kelolah dengan aturan yang baku, karena itu Ia Kapolda melarang anggotanya yang back up tambang ilegal.

Baca juga:   Ini Ancaman Kapolda Metro Jaya Bagi Para Kapolseknya

“Saya menganjurkan agar pemerintah daerah menfasilitasi tambang masyarakat terutama yang peti, agar bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah dan perekonomian masyarakat setempat bisa meningkat” tandas Kapolda.

Semetara itu dari data yang diterima awak media pengusaha yang menjalankan kegiatan pertambangan di Desa Tanoyan Potolo yaitu konsorsium, dan hingga kini ada 8 unit alat berat atau ekskavator yang masih beroperasi di lokasi.

Penulis: Tim Redaksi

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini