Rampas Hak Warga, Pemkot Jakarta Utara Diduga main mata dengan Bos Property Ternama

Rampas Hak Warga, Pemkot Jakarta Utara Diduga main mata dengan Bos Property Ternama
Spread the love

Jakarta – LIDIK.NET – Ibarat jauh panggang dari api, begitulah kira kira yang dirasakan oleh warga komplex pinisi permai dan trimaran permai pantai indah kapuk, kelurahan kapuk muara,kecamatan penjaringan, jakarta utara.

perlakuan semena mena oleh peemerintah Kotamadya jakarta utara membuka akses jalan umum di komplex warga pinisi permai pantai indah kapuk sangat menyayat hati,pemerintah disinyalir terlalu otoriter dan sangat memaksa sehingga hak hak rakyat di perkosa.

WARGA KOMPLEK PINISI PERMAI DAN TRIMARAN PERMAI Pantai Indah Kapuk,kelurahan kapuk muara kecamatan penjaringan,jakarta utara yang sudah tinggal hampir 25 tahun membeli lahan dari PT MANDARA PERMAI kini harus mengalami ketidakadilan karena ulah peemerintah kotamadya jakarta utara yang diduga kuat bersekongkol dengan salah satu pengusaha properti terbesar di jakarta.

hal ini dirasakan warga semenjak awal september 2019 dimana secara tiba tiba dari dinas kehutanan pemerintah daerah jakarta menyatakan akses jalan komplek adalah kawasan Hutan Produksi. hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat dari oknum pengembang ke RT setempat dan memberitahukan bahwa akses jalan komplek akan di buka untuk UMUM dimana surat tersebut juga di tanda tangani oleh “oknum” pengembang PT MANDARA PERMAI. hal ini yang kami tidak mengerti untuk itu kami mencurigai bahwa tindakan dari pemkot jakut tersebut ada kongkalingkong dengan pengemban ternama di dunia properti ibu kota. tukas salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan.

sumber melanjutkan bahwa Setelah warga menerima surat tersebut warga langsung melakukan rapat umum dan semua warga menolak rencana ” oknum ” pengembang tersebut.

rencana oknum pengemban tersebut untuk membuka akses jalan umum kandas karena mendapat penolakan warga, namun pada awal november oknum pemda jakarta utara baik dari kelurahan,kecamatan, malah dari tingkat yang lebih tinggi menyatakan sudah pasti dan akan membuka akses jalan untuk umum tanpa kompromi, mendengar hal itu warga naik pitam dan sepakat untuk melakukan perlawanan karena merasa pemerintah telah memperkosa hak mereka hanya karena kepentingan oknum pengemban. harusnya pemerintah melakukan sosialisasi dengan warga dan duduk bersama mencari solusi bukan memgambil cara cara otoriter seperti itu tanpa memikirkan hak hak rakyat yang terkebiri oleh kepentingan para oligarki.tambahnya.

Baca juga:   Kejari Amurang Lidik Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Dewan Kabupaten Minsel

ketika birokrasi pemerintahan dikendalikan oleh kaum oligriki maka yang terjadi adalah mengutamakan kepentingan bisnis para pemilik modal bukan lagi melihat kondisi dan pemermasalahan rakyat. hal rakyat terinjak injak hanya karena kepentingan bisnis pemilik modal, pemerintah pun terbeli seakan tak berdaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap rakyatnya. jika pemerintah sudah berbisnis dan tega mengorbankan rakyatnya demi kepentingan kelompok maka hancurlah sudah tatanan birokrasi pemerintahan itu.

warga yang sudah menghuni puluhan tahun di komplek tersebut tiba tiba dinyatakan bahwa lokasi tersebut adalah hutan produksi, ada apa dengan oknum pegawai kehutanan tersebut ? apa iya rencana menjadikan kompleks warga sebagai jalan umum tersebut sudah di rancang jauh jauh hari melibatkan pemerintah dan instansi terkait ?
tindakan pemerintah jakarta utara ini harua di pertanyakan secara jelas apakah pembangunan akaes jalan umum yang mengorbankan warga itu sudah ada dalam rencana anggaran dan apakah sudah di setujui oleh DPRD ? harusnya ada beberapa tahap yang harus di lewati yakni musrembang dan uji publik agar semua kebijakan pemeritah dapar di kontrol oleh publik sehingga tidak kebablasan.

jika pemerintah daerah yang akan membuka akses jalan didalam komplek Cluster, sudah ada dalam rencana anggaran 2018 yang di setujui DPRD untuk dapat di pergunakan di tahun anggaran 2019 yah silahkan saja, namun jika itu tidak tertata dalam apbd maka diduga kuat bahwa ada kong kalingkong antara pemerintah jakarata utara dengan oknum pengemban properti raksasa. hal ini berpotensi terjadi suap menyuap dan terindikasi korupsi.

melihat kondisi ini kami sebagai manusia biasa, warga yang tertindas dna merasa dirampas haknya menduga kuat bahwa adanya kerja sama antara oknum pengembang dengan oknum aparat pemerintah jakarta utara. dan kami akan terus berjuang apapun resikonya, kami akan menyurati komisi pemberantasan korupsi KPK meminta untuk KPK ikut memantau dan menyelidiki dugaan adanya konspirasi antara pihak pengemban pengusaha property ternama di jakarta demi memuluskan bisnis mereka, tidak menutup kemungkinan dibalik konspirasi mereka ada tindak pidana korupsi yang terjadi dan kami yakini itu pasti KPK dapat membuka tabir ini. pungkas warga dengan nada kesal terhadap peemrintah jakarta utara.

Baca juga:   Kombes Pol Sumirat Selaku Kepala BNNP Mengatakan CL Wajib Di Proses Sebab Saat Di Tangkap Lengkap Dengan Barang bukti

terpisah, kuasa hukum warga ketika di mintai tanggapan mengatakan bahwa berdasarkan suratbkuasa dari sejumlah warga yang merasa hak haknyabdi kebiri, ia akan menempuh jalur hukum dan akan berjuang maksimal untuk menggagalkan koanspirasi oknum pemerintah kota jakarta utara dengan oknum pengusaha properry ternama di ibu kota. ” yah..karena saya sudah di beri kuasa maka wajib hukumnya saya akan melakukan perlawanan hukuk atas tindakan pemerintah kotamadya jakarta utara yang kami anggap sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan hukum, kami pasti lawan ‘ tukas A selaku lawyer warga.

sementara pihak pemerintah kotamadya jakarta utara belum bisa di konfirmasi namun awak media kami akan terus berusaha sehingga bisa mengkonfirmasi masalah ini. ( red )

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini