Silang Pendapat pada Reklamasi Teluk Jakarta

Silang Pendapat pada Reklamasi Teluk Jakarta
Spread the love

tirto-antarafoto-proyek-reklamasi-teluk-jakarta-dilanjutkan-130916-pus-7_ratio-16x9

Jakarta – Sejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta tetap dilanjutkan, isu ini kembali jadi perhatian publik.

“Pemerintah sudah memutuskan, walaupun keputusan sudah dari zaman Pak Harto, kita harus konsisten dengan itu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, dua pekan lalu.

Luhut juga menegaskan bahwa kajian lingkungan yang saat ini menjadi perdebatan sudah dipenuhi dan proyek reklamasi bisa dijalankan. “Memang harus ada penyesuaian di sana-sini menyangkut lingkungan hidup juga, tapi semua sudah dipenuhi dan semua bisa jalan,” ujar Luhut.

Benarkah perkara ini sesederhana yang Menteri Luhut katakan?

Ucapan Luhut menuai perdebatan sebab menko kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli, pada April lalu menyatakan proyek reklamasi diberhentikan sementara. Ada tiga alasan rekomendasi pemberhentian proyek reklamasi, yakni pelanggaran berat, sedang, dan ringan.

Pulau G masuk kategori pelanggaran berat, sebab reklamasi pulau itu keberadaannya membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, dan jalur kapal. Di bawah reklamasi pulau G, terdapat kabel listrik dan stasiun tenaga listrik milik PLN. Belum lagi proses reklamasi yang akan mengganggu aktivitas nelayan, serta dampaknya terhadap biota laut.

Keputusan Menko Rizal Ramli itu berawal dari pertemuan multipihak yang dijembatani Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP).

img_20160921_004628

Pertemuan multipihak itu sepakat melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sejak dilakukan moratorium, banyak kalangan mendesak agar hasil kajian itu dipublikasikan. Namun, hingga keluar penyataan berlanjutnya  proyek reklamasi dari  Luhut, kajian bersama itu tak dibuka.

“[Semua] sudah memberikan masing-masing pandangan. Malam ini dan besok akan membuat press release yang lengkap khususnya di Pulau G,” kata Luhut seperti dipetik Antara. Pihak yang dimaksud Luhut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT PLN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perhubungan.

Baca juga:   Kejagung : Terkait Kasus BLBI Samadikun, Keluarga Siap Membayar Rp 169 Miliar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengaku mengelak saat ditanya hasil kajian itu. “Nggak tahu saya. Kamu tanya aja ke deputi menko maritim,” ujar Menteri Siti kepada tirto saat ditemui di kantornya, Jumat lalu.

Menurut Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang, hasil kajian bersama yang melibatkan beberapa pihak itu memang sudah diserahkan kepada kemenko maritim. Tapi yang perlu digarisbawahi, San Afri menyatakan bahwa moratorium reklamasi yang dinyatakan Rizal Ramli ternyata tak ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

“Tanya Pak Luhut, legal formalnya mana, Pak? Itu selalu ditanya, legal formalnya mana. Sebenarnya Pak Rizal belum buat legal formal dan belum ada SK [moratorium reklamasi]. Apanya yang mau dicabut sama Pak Luhut, sementara SK-nya saja belum ada,” tukas San Afri Awang.

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli juga menolak berkomentar. “Saya nggak jadi menteri lagi. Kamu tanyanya ke menteri yang sekarang,” kata Rizal Ramli melalui sambungan telepon, Jumat pekan kemarin.

Wewenang Pusat atau Daerah?

Perdebatan reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum kasus dugaan suap melibatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), M Sanusi dengan Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah bersilang pendapat dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Pada April 2015, Menteri Susi menyomasi Pemprov DKI soal izin reklamasi. Dia meminta reklamasi dihentikan karena proyek itu di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Tapi somasi Menteri Susi tak ditanggapi. Reklamasi jalan terus dengan modal Keputusan Presiden No 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Pemprov DKI berpegangan pada Keppres itu karena menilai reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta bukanlah bagian National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau lebih dikenal Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara.

Baca juga:   Jackson Ruouw Dilantik Danmen Sulut Oleh Gubernur Sulut.

Pemprov DKI berpegang pada Keppres 52/1995 Pasal 4. Menurut pasal itu, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantai Utara ada pada gubernur selaku kepala daerah DKI Jakarta. Namun, dasar hukum reklamasi bukan hanya Keppres itu saja, ada banyak regulasi yang keluar setelah Keppres itu diterbitkan. Mulai dari Keputusan Gubernur (Kepgub), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta Undang-Undang (UU).

Lalu Pemprov DKI di bawah Sutiyoso dan DPRD mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Reklamasi masuk rencana tata ruang dan berubah dari rencana yang tertuang dalam Keppres 52 tahun 1995. Pada Perda RTRW itu, reklamasi ditujukan untuk perdagangan, jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata.

Luasan wilayahnya pun diatur. Teluk Jakarta yang akan direklamasi kurang lebih sekitar 2.700 hektar dan diperuntukkan untuk hunian kelas atas. Sutiyoso pun pernah mengeluarkan keputusan gubernur pada 2000 yang mengatur tata cara penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Namun, jauh sebelum Perda RTRW itu keluar, mantan Presiden Soeharto juga mengeluarkan regulasi serupa berkaitan dengan reklamasi di pantai Kapuknaga Tangerang. Aturan itu adalah Keppres 73 tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga Tangerang. Keputusan itu juga mengatur wewenang dan tanggung jawab reklamasi berada di tangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sama seperti Keppres 52 tentang Reklamasi Teluk Jakarta.

Aturan baru pun kembali dikeluarkan ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. Pada 2008, SBY menerbitkan Perpres No. 54 tentang tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Dalam pasal 70, dijelaskan bahwa Keppres 52 tahun 1995 berlaku sepanjang tak bertentangan dengan peraturan di bawah perpres itu. Sementara, dalam pasal 72, perpres itu menyatakan bahwa Keppres No.52 tahun 1995 tak berlaku lagi. Dua pasal itu kemudian menjadi perdebatan yang dijadikan dasar bagi Pemprov DKI melakukan Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca juga:   Waow ...LLP-KUKM Lakukan Ekspor Produk UKM ke Jerman

Tirto

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini