Sulawesi Utara Tertinggi ASN Tidak Netral Dalam Pilkada

Sulawesi Utara Tertinggi  ASN Tidak Netral Dalam Pilkada
Spread the love

LIDIK.NET-JAKARTA – Provinsi Sulawesi Utara saat ini tercatat sebagai provinsi paling banyak terdapat pelanggaran pemilu berupa tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN).

Bawaslu RI mencatat Sulawesi Utara berada di peringkat pertama angka pelanggaran menyangkut netralitas ASN sebanyak 18 kasus. Lalu, diikuti Sulawesi Barat 16 kasus, Jawa Tengah 10 kasus, Sulawesi Tenggara 8 kasus, dan Kalimantan Selatan 7 kasus.

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, menjelaskan data itu didapat dari upaya Bawaslu RI beserta jajaran melakukan kegiatan validasi data yang mencakup seluruh Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Baca: Puluhan The Jakmania Aniaya Petugas Minimarket, Amarah Tersulut Masalah Parkir

Pihaknya sudah menginput data pelanggaran kecuali untuk tiga provinsi yang sampai hari ini belum masuk data atau belum mencakupi semua kabupaten/kota yaitu Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

“Paling tinggi Sulawesi Utara kalau dalam Pilkada 2018 paling tinggi itu Sulawesi Selatan. Pada Pemilu untuk angka sementara paling tinggi Sulawesi Utara 18 (kasus,-red)” kata dia, Senin (10/12/2018).

Dia menjelaskan, pelanggaran pemilu berupa tidak netralnya ASN mendominasi kategori pelanggaran undang-undang lain yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019.

Sampai saat ini, pihaknya mencatat sudah ada 1247 pelanggaran yang terjadi dengan sumber pelanggaran berasal dari laporan 331 dan temuan 916. Menurut dia, catatan Ini menunjukkan kerja pengawasan aktif di lapangan masih terus dilakukan.

Dari 331 laporan, dia menjelaskan, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah laporan terbanyak yaitu 57 laporan dan secara berurutan itu diikuti Nanggroe Aceh Darussalam 35 laporan, Sulawesi Utara 24 laporan, Banten 20 laporan, dan Sumatera Barat 19 laporan.

Sedangkan, dari jenis pelangaran yang terjadi paling banyak pelanggaran administrasi dari 1247 ini pelanggaran administrasi itu terbanyak sampai 53 persen atau 648 kasus, pelanggaran pidana yaitu 7 persen atau 90 kasus, pelanggaran kode etik 84 kasus atau 7 persen, pelanggaran umum lain seperti yang dilakukan ASN itu sebanyak 10 persen atau 125 kasus.

Baca juga:   MDM : Kader Sejati Adalah Kader Yang Mengamankan Kebijakan Partai dan Keputusan Partai, kalau mau atur diri sendiri Buat partai Sendiri

“Kemudian memang masih ada yang setelah kami periksa ternyata bukan pelanggaran pemilu. Yaitu 8 persen atau sebanyak 225 dan yang dalam proses 5 persen atau 64 kasus,” kata dia.

Adapun sebaran pelanggaran administrasi itu paling banyak di Jawa Timur 141, Sulawesi Utara 96, Jawa Tengah 68, Kalimantan Timur 41 dan Banten 37. Data ini untuk lima besar pelanggaran administrasi tertinggi.

Sementara untuk sebaran pelanggaran pidana yang tertinggi itu di Sumatera Barat yaitu 12 kasus, Jambi 10 kasus, Sulawesi Tengah 10 kasus, Sulawesi Tenggara 9 kasus dan Lampung 8 kasus.

Bawaslu RI membuat kategori bentuk pelangaran tahapan pemilu, pertama berdasarkan tahapan pada tahapan verifikasi parpol yaitu berkaitan syarat keanggotaan parpol kemudian pelanggaran dalam rangka pembentukan PPK.

Pada tahapan pencalonan bentuk pelangaran misalnya pelanggaran dalam penetapan DCT, berkas caleg tidak memenuhi syarat, PNS ditetapkan di DCT, penggunaan dokumen ijazah yang tidak benar, penggunaan surat keterangan sehat jasmani yang tidak benar dan masih beberapa lagi bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Pada kegiatan kampanye klasifikasi pelanggaran terhadap tahapan ini pertama APK tidak dipasang sesuai aturan, terindikasi pelanggaran terhadap pasal 282 yaitu kegiatan menguntungkan salah satu paslon yang dilakukan pejabat negara.

Kemudian, kampanye tanpa surat pemberitahuan, tenaga honorer yang ikut membantu kegiatan parpol, pembagian doorprize, pemasangan iklan di videotron, keberpihakan ASN pada anggota DPD RI, PPS turut memfasilitasi kampanye, kampanye di luar jadwal pelangaran dana kampanye dan netralitas ASN yaitu kepala sekolah ikut terlibat kegiatan kampanye.

Sedangkan dalam tahapan DPT adanya data pemilih ganda.

admin conect to Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, Kajagung, KPK, BNN, Cyber Pungli

LIDIK.NET adalah media online yang tegas dalam mengungkap skandal korupsi di negeri ini